Jakarta, Beritamerdekaonline.com – Pemerintah Indonesia terus mempercepat langkah dalam mewujudkan visi ekonomi nasional. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bersama jajaran menteri menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Kantor Danantara, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Rapat ini membahas perkembangan Paket Ekonomi 2025 yang sebelumnya telah diputuskan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas. Selain itu, dibahas pula sejumlah kebijakan strategis di bidang ekonomi yang ditargetkan dapat segera diimplementasikan hingga akhir tahun.

“Rakortas kali ini difokuskan pada program-program prioritas yang harus dilaksanakan hingga kuartal IV 2025. Kami memastikan agar langkah pemerintah dapat menyentuh langsung masyarakat dan memperkuat daya beli,” ujar Airlangga dalam keterangan pers.

Lihat Juga:
‎Kaesang Instruksikan PSI Bengkulu Perkuat Struktur hingga Tingkat RT, Fokus Verifikasi Faktual dan Target Pemilu 2029

Paket ini dikenal dengan formula 8+4+5, yakni delapan program akselerasi pada 2025, empat program berlanjut pada 2026, serta lima program unggulan untuk penyerapan tenaga kerja.

Salah satu program yang paling ditunggu adalah Magang Nasional untuk Fresh Graduate yang melibatkan BUMN dan perusahaan swasta. Program ini akan dimulai pada 15 Oktober 2025 melalui sistem digital SIAPkerja, sehingga ribuan lulusan baru bisa langsung mendaftar.

Lihat Juga:
‎Sidang Kasus CV Mandiri Sejahtera di PN Bengkulu: Terdakwa Ungkap Dugaan Kejanggalan Audit Internal, Nilai Rp3,138 Miliar Disebut Sudah Muncul Sejak Hari Pertama

Selain itu, pemerintah menyiapkan kebijakan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja sektor pariwisata. Dengan skema ini, sekitar 552.000 pekerja hotel, restoran, dan kafe dengan gaji di bawah Rp10 juta tidak perlu membayar PPh, karena ditanggung penuh oleh negara.

Untuk menjaga stabilitas harga dan konsumsi rumah tangga, pemerintah menyalurkan bantuan pangan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat selama Oktober–November 2025. Bantuan ini tidak hanya berupa beras, tetapi juga minyak goreng dengan total 4 liter Minyakita per keluarga.

Di sisi lain, pekerja informal seperti pengemudi ojek online, sopir, kurir, dan tenaga logistik mendapat keringanan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta Jaminan Kematian (JKM) sebesar 50 persen. Program ini ditargetkan menyentuh 730.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Lihat Juga:
‎Terdakwa Akui Gunakan Uang CV Mandiri Sejahtera, Kuasa Hukum Sebut Nilainya Tidak Sesuai Dakwaan

Pemerintah juga meluncurkan manfaat tambahan perumahan dari BPJS Ketenagakerjaan dengan target pembangunan 1.050 unit rumah. Selain itu, program padat karya Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan diharapkan membuka lapangan kerja baru di berbagai daerah.

Terkait investasi, percepatan deregulasi melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 akan diberlakukan pada 5 Oktober 2025. Aturan ini mempermudah perizinan berusaha berbasis risiko dengan sistem Online Single Submission (OSS), sekaligus mengintegrasikan rencana tata ruang antar-kementerian.

Airlangga juga menekankan lima program andalan yang digagas pemerintah, yaitu:

  • Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
  • Kampung Nelayan Merah Putih
  • Revitalisasi tambak di kawasan Pantura Jawa
  • Modernisasi kapal nelayan
  • Replanting perkebunan rakyat

Sebagai penutup, pemerintah menyiapkan stimulus tambahan berupa subsidi dan diskon tarif transportasi darat, laut, dan udara menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Selain itu, paket wisata, kuliner, hingga dukungan UMKM juga akan digencarkan untuk memperkuat daya beli masyarakat.

“Stimulus tambahan ini diarahkan hingga menjangkau lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat. Prinsipnya agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan rakyat merasakan manfaat nyata,” tegas Airlangga. (Red)

Views 25

Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.