Pomdam II/Sriwijaya Tegaskan Tak Ada Bukti Oknum Intel Kodam Kawal 10 Ton Timah ke Smelter MGR

Pangkalpinang, BeritaMerdekaOnline.com — Polisi Militer Daerah Militer (Pomdam) II/Sriwijaya menegaskan bahwa tidak ditemukan bukti keterlibatan oknum intelijen Kodam II/Sriwijaya dalam pengawalan pengiriman pasir timah seberat 10 ton ke smelter MGR di Bangka Belitung, sebagaimana yang sebelumnya diberitakan sejumlah media online.

Penegasan tersebut disampaikan Kapendam II/Sriwijaya, Letkol Inf Yordania, S.I.P., M.Si., menanggapi pemberitaan yang menyebut Pangdam II/Sriwijaya, Mayor Jenderal TNI Ujang Darwis M.D.A., memilih bungkam atas dugaan tersebut.

Menurut Kapendam, sikap Pangdam bukan bentuk pengabaian, melainkan langkah profesional untuk memberi ruang kepada Polisi Militer bekerja sesuai prosedur hukum tanpa intervensi opini publik.

Lihat Juga:

Ratusan Warga Desa Kareloe Sampaikan Penolakan Rencana Pembangunan Batalyon TNI kepada DPRD Jeneponto

“TNI memiliki sistem hukum disiplin dan pidana militer yang sangat ketat. Bila terbukti ada pelanggaran, pasti akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Tidak perlu gaduh di media sebelum ada bukti,” ujar Letkol Inf Yordania dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (3/1/2026).

Pomdam II/Sriwijaya, lanjutnya, telah melakukan pemeriksaan internal terhadap dugaan keterlibatan oknum intel Kodam yang disebut-sebut mengawal pasir timah pada 28 Desember 2025 menuju smelter MGR.

Lihat Juga:

Harga Solar Subsidi di Wilayah Pedesaan Merangin Tembus Rp570 Ribu per Galon, Pelaku Usaha Keluhkan Biaya Operasional

“Hasil pemeriksaan tidak menemukan bukti konkret yang menguatkan dugaan keterlibatan anggota TNI dalam aktivitas pengiriman timah tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Gun, anggota intel yang namanya disebut dalam pemberitaan, secara terbuka membantah tudingan tersebut. Ia menyatakan bahwa tugasnya sebatas melakukan monitoring wilayah sebagai bagian dari fungsi intelijen teritorial, bukan terlibat dalam aktivitas pertambangan maupun perdagangan timah.

“Sejak Satgas diterjunkan di Bangka Belitung, pengawasan timah sangat ketat. Jika saya berada di lapangan, itu dalam konteks pulbaket wilayah untuk bahan laporan pimpinan, bukan untuk terlibat bisnis timah,” kata Gun.

Lihat Juga:

Pelantikan Pengurus KONI Kutai Barat 2026–2031 Resmi Digelar, Alsiyus Ajak Cabor Bersinergi Raih Prestasi

Ia menegaskan tidak pernah terlibat dalam kegiatan tambang maupun jual beli pasir timah.

“Pemberitaan yang menyebut saya terlibat itu tidak disertai bukti, data, dan fakta lapangan. Itu hanya asumsi,” tandasnya.

Pomdam II/Sriwijaya mengimbau media agar mengedepankan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan akurasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, agar tidak menimbulkan kegaduhan publik yang berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu tanpa dasar hukum yang jelas. (S4F)