Jeneponto, Berita Merdeka Online – Ratusan warga Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan terhadap rencana pembangunan Batalyon TNI di wilayah mereka.
Aksi penyampaian pendapat tersebut berlangsung secara tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Masyarakat berharap DPRD dapat menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan sekaligus memfasilitasi dialog antara warga, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait.
Dalam penyampaian aspirasinya, warga menyampaikan kekhawatiran bahwa lahan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan selama ini merupakan sumber penghidupan masyarakat yang telah dikelola secara turun-temurun.
Salah seorang peserta aksi mengatakan tanah tersebut menjadi penopang ekonomi keluarga dan memiliki nilai penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat setempat.
“Tanah ini menjadi sumber mata pencaharian kami untuk menghidupi keluarga dan membiayai pendidikan anak-anak. Kami berharap aspirasi masyarakat dapat didengar,” ujarnya.
Warga lainnya juga meminta pemerintah mengedepankan komunikasi yang terbuka sebelum mengambil kebijakan terkait penggunaan lahan.
Menurutnya, setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat perlu dilakukan melalui proses dialog agar seluruh pihak memperoleh kejelasan dan kepastian.
Perwakilan masyarakat berharap DPRD Kabupaten Jeneponto dapat menjalankan fungsi pengawasan dan menjadi jembatan komunikasi antara warga dengan pemerintah maupun instansi terkait.
Masyarakat menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai sebagai bagian dari hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Selain itu, mereka meminta agar setiap kebijakan pembangunan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat yang terdampak.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak TNI maupun instansi pemerintah terkait mengenai aspirasi dan penolakan yang disampaikan warga Desa Kareloe.
Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi yang berimbang sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik dan kode etik pers.
Perkembangan mengenai rencana pembangunan Batalyon TNI di Desa Kareloe akan terus dipantau dan diperbarui setelah adanya penjelasan resmi dari pihak yang berwenang. (Zul)
Tinggalkan Balasan