Jakarta, Beritamerdekaonline.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Sultan B. Najamudin, mencatatkan capaian signifikan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Bengkulu. Melalui jalur aspirasi DPD RI, penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) periode 2025–2026 telah berhasil menjangkau 4.000 siswa di Bumi Rafflesia dengan total nilai bantuan mencapai Rp3,2 miliar.
Rincian penyaluran bantuan tersebut mencakup berbagai jenjang pendidikan. Sebanyak 2.228 siswa SD menerima bantuan dengan total nilai lebih dari Rp1 miliar. Sementara itu, jenjang SMP menjangkau 940 siswa senilai Rp705 juta. Untuk pendidikan menengah, sebanyak 416 siswa SMA dan 416 siswa SMK masing-masing menerima alokasi sebesar Rp748,8 juta.
“Kita proyeksikan ada tambahan untuk kuota Provinsi Bengkulu, baik secara global maupun melalui kanal aspirasi DPD RI,” tegas Sultan kepada media di Jakarta, Rabu (6/5).
Dalam keterangannya, Sultan menekankan bahwa proses perekrutan calon penerima beasiswa di lapangan harus bersih dari praktik pungutan liar (pungli) dengan dalih apa pun. Ia meminta seluruh pihak untuk mengawali proses ini dengan integritas tinggi agar bantuan sampai secara utuh ke tangan yang berhak.
“Kita sama-sama jaga di lapangan. Jangan ada pungutan liar apa pun dari pihak mana pun yang memberatkan siswa dan keluarga dalam proses pengusulan hingga pencairan. Jangan sungkan laporkan jika terindikasi hal seperti itu,” ujarnya dengan nada tegas.
Menurut Sultan, dominasi jumlah penerima di tingkat SD mencerminkan fokus pemerintah dalam memperkuat fondasi pendidikan dasar. Baginya, jaminan akses pembiayaan sejak dini akan berdampak linear terhadap peningkatan kualitas SDM Bengkulu di masa depan. PIP bukan sekadar bantuan tunai, melainkan wujud kehadiran negara untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah akibat kendala finansial.
Sultan juga menyoroti pentingnya alokasi untuk jenjang SMP yang dianggap sebagai fase krusial risiko putus sekolah. Sementara itu, bantuan untuk jenjang SMA/SMK diarahkan untuk menjaga konsistensi siswa hingga ke perguruan tinggi serta mendukung pendidikan vokasi. “Lulusan SMK diharapkan siap menjadi tenaga kerja lokal yang terampil dan berdaya saing,” tambahnya.
Optimalisasi PIP memerlukan dukungan data yang akurat dari pemerintah daerah melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta pengawasan ketat dari orang tua. Pengusulan calon penerima dilakukan melalui verifikasi pihak sekolah masing-masing dengan merujuk pada Data Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam memperluas akses pendidikan yang adil dan merata.
“Kami ingin memastikan tidak ada anak Bengkulu yang putus sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi. PIP harus benar-benar menyasar mereka yang sangat membutuhkan,” pungkas Sultan.
Tinggalkan Balasan