Jakarta, Beritamerdekaonline.com – Keberlangsungan usaha Pertashop di berbagai daerah kini menghadapi tantangan serius akibat menurunnya penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax. Kondisi tersebut dipicu oleh semakin lebarnya selisih harga antara Pertamax dan Pertalite yang membuat sebagian besar masyarakat beralih menggunakan BBM bersubsidi.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI), Steven, mengingatkan bahwa tanpa langkah cepat dari pemerintah, banyak pelaku usaha Pertashop berpotensi menghentikan operasionalnya dalam beberapa bulan ke depan.
Menurut Steven, penurunan penjualan tidak hanya terjadi di daerah perkotaan, tetapi juga dirasakan oleh Pertashop yang berada di wilayah pedesaan dan pelosok yang selama ini menjadi ujung tombak distribusi energi bagi masyarakat yang jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Kalau tidak ada langkah cepat dari pemerintah, banyak Pertashop yang kesulitan bertahan karena penjualan turun drastis akibat disparitas harga yang terlalu tinggi,” ujar Steven, di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Ia menjelaskan, sejak kenaikan harga BBM nonsubsidi, rata-rata penjualan Pertamax di sejumlah Pertashop mengalami penurunan hingga 60 sampai 70 persen. Penurunan tersebut berdampak langsung terhadap arus kas usaha, perputaran stok BBM, hingga kemampuan pelaku usaha untuk menutupi biaya operasional harian.
Jika sebelumnya pasokan BBM sebanyak dua kiloliter dapat terjual habis dalam waktu satu hari, kini dibutuhkan waktu hampir satu minggu untuk menghabiskan jumlah yang sama. Akibatnya, modal usaha menjadi tertahan lebih lama dan memperberat kondisi keuangan pengelola Pertashop yang sebagian besar berasal dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Biaya penebusan BBM sekarang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Sementara pengusaha Pertashop mayoritas merupakan pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan modal. Kondisi ini sangat memberatkan,” kata Steven.
Data yang dihimpun HPMPI menunjukkan dampak tersebut semakin meluas. Hingga saat ini, sedikitnya 87 Pertashop melaporkan penurunan penjualan lebih dari 50 persen. Selain itu, terdapat 14 Pertashop lainnya yang juga terdampak penurunan penjualan, sementara 10 unit Pertashop dilaporkan telah menghentikan operasional karena tidak mampu bertahan menghadapi kondisi pasar saat ini.
Menurut Steven, salah satu penyebab utama melemahnya penjualan adalah disparitas harga yang terlalu jauh antara Pertalite dan Pertamax. Selisih harga yang cukup lebar membuat masyarakat lebih memilih menggunakan BBM bersubsidi karena dianggap lebih terjangkau.
Tidak hanya itu, Pertashop juga menghadapi persaingan dengan penjualan BBM bersubsidi yang masih beredar di tingkat pengecer. Kondisi tersebut semakin menyulitkan Pertashop dalam mempertahankan pelanggan.
“Ketika stok Pertalite di SPBU habis, masyarakat masih bisa mendapatkan BBM dari pengecer dengan harga yang tetap lebih murah dibandingkan Pertamax. Situasi ini tentu sangat memengaruhi penjualan Pertashop,” ujarnya.
HPMPI menilai keberadaan Pertashop memiliki peran strategis dalam memperluas akses energi hingga ke wilayah yang belum terjangkau SPBU. Oleh karena itu, keberlangsungan usaha Pertashop tidak hanya menyangkut kepentingan pelaku usaha, tetapi juga berkaitan dengan pelayanan kebutuhan energi masyarakat di daerah.
Steven berharap pemerintah segera mengambil kebijakan yang mampu memperkecil kesenjangan harga antara Pertalite dan Pertamax. Menurutnya, penyesuaian kebijakan harga dapat menjadi salah satu solusi untuk mengembalikan minat masyarakat menggunakan BBM nonsubsidi sekaligus menjaga keberlangsungan usaha Pertashop.
Ia menegaskan bahwa langkah penyelamatan perlu dilakukan sesegera mungkin agar dampak yang lebih besar dapat dihindari. Selain berpotensi menambah jumlah Pertashop yang tutup, kondisi ini juga dapat mengancam lapangan pekerjaan serta mengganggu distribusi energi di wilayah terpencil.
“HPMPI berharap pemerintah segera hadir dengan solusi yang konkret. Pertashop selama ini membantu menjangkau masyarakat di pelosok yang jauh dari SPBU. Jika kondisi ini terus berlanjut hingga Juli 2026 tanpa perubahan kebijakan, kami khawatir semakin banyak Pertashop yang tutup, karyawan kehilangan pekerjaan, dan pelayanan distribusi BBM kepada masyarakat ikut terganggu,” kata Steven.
HPMPI optimistis bahwa melalui sinergi antara pemerintah, Pertamina, dan pelaku usaha Pertashop, solusi yang adil dan berkelanjutan dapat diwujudkan demi menjaga ketahanan distribusi energi nasional serta keberlangsungan UMKM yang menjadi mitra resmi penyaluran BBM di berbagai daerah.
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan