Bengkulu, Beritamerdekaonline.com — Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan dua skenario pembiayaan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), yakni dengan atau tanpa pinjaman daerah. Jika pinjaman direalisasikan, belanja infrastruktur atau belanja modal daerah diproyeksikan dapat mencapai sekitar Rp1 triliun.

Hal tersebut dibahas Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Herwan Antoni bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat koordinasi di ruang kerja Sekda Provinsi Bengkulu, Kamis (8/10).
Rapat tersebut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, antara lain Kepala Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperida), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Asisten III Bidang Administrasi Umum.
Herwan mengatakan, TAPD telah menyiapkan skenario anggaran untuk kedua kemungkinan tersebut. Menurut dia, opsi pinjaman daerah akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk pembiayaan pembangunan, terutama sektor infrastruktur.
“Kalau kita tidak meminjam, KUA-PPAS kita seperti ini. Kalau kita meminjam, skenarionya juga sudah kita siapkan. Dengan mekanisme pinjaman, belanja infrastruktur atau belanja modal kita bisa mencapai sekitar Rp1 triliun. Tetapi kalau tidak menggunakan pinjaman, tentu akan berkurang,” kata Herwan.
Rencana pinjaman tersebut sebelumnya telah disampaikan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada DPRD Provinsi Bengkulu sebagai salah satu opsi pembiayaan pembangunan. Pemprov Bengkulu mengusulkan pinjaman melalui Bank Jabar Banten (BJB).
Herwan menegaskan, usulan pinjaman tersebut masih akan dibahas bersama DPRD, khususnya melalui Badan Anggaran (Banggar), sebelum diambil keputusan.
“Sudah kita sampaikan dan sudah kita surati dewan. Ini namanya usulan, tetap kita usulkan. Selanjutnya tinggal pembahasan di Banggar dan nanti tentu akan ada kesimpulan,” ujarnya.
Menurut Herwan, TAPD dan Banggar DPRD akan terus melakukan pembahasan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan pembiayaan pembangunan.
“Dengan Banggar, TAPD selalu berdiskusi dan membahas bersama. Jadi nanti kita cari yang terbaik,” pungkasnya.
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan