Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Dugaan penipuan dan penggelapan dalam transaksi pembelian aspal senilai sekitar Rp5,5 miliar yang melibatkan perusahaan di Bengkulu kini memasuki proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu.
Direktur PT Rizki Putra Bersaudara (PT RPB), Abdul Rozak, tengah menjalani persidangan dalam perkara pidana Nomor 312/Pid.B/2026/PN Bgl. Ia didakwa terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam transaksi pembelian aspal dari PT Sinarbaai Mandiri (PT SBM).
Perkara tersebut berawal pada 2018, ketika PT RPB membeli sekaligus menerima pasokan aspal dari PT SBM untuk menunjang kegiatan usaha dan pelaksanaan proyek bersama Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu.
Berdasarkan hasil penyelidikan sebagaimana disampaikan pihak PT SBM, proyek tersebut diketahui telah dibayarkan pada 2021. Namun, kewajiban pembayaran kepada pemasok aspal disebut belum diselesaikan.
Dalam transaksi tersebut, PT RPB disebut menyerahkan 14 lembar cek kepada PT SBM. Akan tetapi, seluruh cek tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo rekening tidak mencukupi dan sebagian rekening giro telah ditutup.
Penasihat Hukum PT SBM, Bernard Kaligis, Bs.BA., S.H., LL.M., mengapresiasi proses penanganan perkara yang dilakukan penyidik Polda Bengkulu hingga perkara tersebut bergulir ke persidangan.
Menurut Bernard, proses hukum ini menjadi langkah penting bagi kliennya untuk memperjuangkan hak pembayaran atas pasokan aspal yang telah diserahkan sejak beberapa tahun lalu.
“Kami berharap persidangan ini dapat mengungkap secara menyeluruh bagaimana transaksi tersebut berlangsung, mulai dari penyerahan pasokan aspal oleh klien kami hingga timbulnya kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan, termasuk penyerahan 14 lembar cek yang tidak dapat dicairkan,” ujar Bernard.
Ia juga berharap seluruh fakta dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diperiksa serta dipertimbangkan secara objektif oleh majelis hakim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami berharap seluruh fakta dan alat bukti dapat diuji serta dipertimbangkan secara objektif oleh majelis hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga keadilan bagi klien kami dapat terwujud,” katanya.
Lebih lanjut, pihak PT SBM berharap perkara tersebut menjadi perhatian masyarakat Bengkulu, khususnya kalangan pelaku usaha. Sebab, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan nilai transaksi yang mencapai Rp5,5 miliar, tetapi juga menyangkut kepastian pembayaran dan kepercayaan dalam hubungan bisnis.
Bernard menilai, pelaku usaha yang telah memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan barang semestinya memperoleh kepastian pembayaran dari pihak pembeli.
Menurutnya, kepastian hukum dalam transaksi bisnis sangat penting untuk menjaga kepercayaan antarpelaku usaha sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat.
Kini, penyelesaian perkara tersebut berada dalam proses persidangan. Seluruh dakwaan, fakta, dan alat bukti akan diuji di hadapan majelis hakim untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan