Prabowo Terima 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Kasus Penyadapan Jadi Sorotan

BOGOR, BERITA MERDEKA ONLINE – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung ketika proses hukum dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh masih menjadi perhatian publik.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto turut hadir dalam pertemuan tersebut bersama sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Berdasarkan keterangan yang diberitakan, pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus pertukaran pandangan mengenai berbagai persoalan dan pengalaman lintas generasi kepemimpinan Polri.

Lihat Juga:

11 Siswa LPK Kaizu Hamagi Gakkou dan Azea Bengkulu Ikuti Pelatihan di Hotel Mercure, Bersiap Kerja di Hotel Bintang 4 dan 5 Jepang

Kehadiran para mantan Kapolri dalam satu forum bersama Presiden dan Kapolri aktif menjadi perhatian, mengingat institusi kepolisian tengah menghadapi sorotan terkait penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah nama perwira tinggi.

Meski demikian, belum ada keterangan resmi yang memastikan bahwa perkara penyadapan tersebut menjadi agenda khusus dalam pertemuan di Hambalang.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyambut para mantan Kapolri dengan bersalaman dan menyapa satu per satu sebelum memasuki ruangan untuk berdiskusi.

Lihat Juga:

Mercure Bengkulu Gelar Accor Run for Hope 2026, Biaya Registrasi Sekaligus Donasi untuk Anak Indonesia

Sepuluh mantan Kapolri yang hadir yakni:

1. Jenderal Polisi (Purn.) Roesmanhadi.
2. Jenderal Polisi (Purn.) Roesdihardjo.
3. Jenderal Polisi (Purn.) Surojo Bimantoro.
4. Jenderal Polisi (Purn.) Da’i Bachtiar.
5. Jenderal Polisi (Purn.) Sutanto.
6. Jenderal Polisi (Purn.) Bambang Hendarso Danuri.
7. Jenderal Polisi (Purn.) Timur Pradopo.
8. Jenderal Polisi (Purn.) Sutarman.
9. Jenderal Polisi (Purn.) Badrodin Haiti.
10. Jenderal Polisi (Purn.) Tito Karnavian.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto turut mendampingi Presiden dalam menyambut para tokoh yang pernah memimpin institusi Polri tersebut.

Dalam suasana pertemuan, Suyudi memperkenalkan para mantan Kapolri kepada Presiden. Ia menyampaikan, “Kami bersama dengan para Kapolri pada masanya, Pak.”

Lihat Juga:

Wakapolda Bengkulu Tegaskan Korban Curanmor Bisa Pinjam Pakai Motor, Gratis Tanpa Biaya

Momen tersebut memperlihatkan pertemuan lintas generasi kepemimpinan kepolisian, meskipun substansi pembicaraan yang berlangsung di dalam ruangan belum diungkap secara terperinci kepada publik.

Kasus Dugaan Penyadapan Presiden, Empat Orang Jadi Tersangka

Di sisi lain, perhatian publik juga tertuju pada perkembangan penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

Bareskrim Polri sebelumnya mengungkap dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum yang semestinya. Penyidik juga mendalami dugaan akses ilegal serta penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan.

Dalam perkembangan perkara tersebut, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni:

Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

1. Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Kepresidenan.
2. Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (ASN), pejabat Divisi Hukum Polri.
3. Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH), pejabat di lingkungan pendidikan dan pengembangan Polri.
4. Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU), mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri.

Penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri. Status tersangka tidak menghapus hak hukum setiap orang untuk memperoleh proses peradilan yang adil.

Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan perbuatan tersebut berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026.

Penyidik mendalami dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem penyadapan tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur yang semestinya.

Selain itu, penyidik juga mengusut dugaan penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan hasil penyadapan.

Bareskrim Polri menyebut dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.

Penyidik mendalami mekanisme penggunaan sistem LIMS, termasuk dugaan pemasukan nomor telepon tanpa dasar permohonan penyidik maupun dokumen pendukung yang diperlukan.

Dalam perkara ini, dugaan penghapusan data elektronik juga menjadi bagian dari materi penyidikan. Pengusutan diarahkan untuk mengetahui bagaimana sistem tersebut digunakan, siapa saja yang memiliki kewenangan, serta apakah terdapat penyalahgunaan akses.

Berdasarkan perkembangan yang diberitakan pada 5 November 2026, tersangka Slamet Uliandi disebut belum menjalani penahanan karena kondisi kesehatan. Sementara itu, tiga tersangka lainnya telah ditahan di Rutan Mabes Polri.

Pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap peran masing-masing tersangka serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Kasus dugaan penyadapan ilegal menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut penggunaan kewenangan, perlindungan privasi, serta kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam penggunaan teknologi penyadapan.

Pengusutan perkara tersebut diharapkan berjalan secara transparan, profesional, dan berdasarkan bukti yang sah. Penegakan hukum juga perlu dilakukan tanpa pandang bulu, dengan tetap menghormati hak-hak setiap pihak yang sedang menjalani proses hukum.

Kehadiran para mantan Kapolri dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo di Hambalang menjadi perhatian publik karena berlangsung di tengah perkembangan perkara tersebut. Namun, hubungan antara kedua peristiwa itu tidak dapat disimpulkan tanpa keterangan resmi yang memadai. (H. Hernawan)