Lamandau, Beritamerdekaonline.com – Kasus ini terkuak berawal dari ungkapan Kuasa Hukum dari Jaelani Kadri di desa Perigi Raya kecamatan Bulik kabupaten Lamandau provinsi Kalteng.
Advokad Marden, S.H, saat dikonfirmasi di kantornya senin 27/7/2020 mengatakan, “pada intinya, pihak kami hanya ingin mengungkapkan fakta yang sebenarnya dan mengungkapkan cerita asli-nya.”.
“Pasti ada yang nanya, kenapa saya ngotot dan masih mempermasalahkan ini, ya kan? nah, lantaran saya sangat tahu persis rentetan peristiwa nya.” Papar Marden.
Masih menurut dia, “dari tahun 1997 saya bekerja di Perusahaan PT Korindo yang pada masa itu mempunyai camp karyawan di sekitar objek sengketa, yakni di Simpang Perigi.”.
“Klein saya memang orang pertama menetap bermukim di daerah Simpang Perigi. yakni dimulai sejak tahun 1995, dan pada tahun itu kami masih ada di camp Beruta.” Jelasnya.
“Nah, pihak perusahaan tiap hari PP ke Perigi lantaran Produksi Korindo dan RKT-nya di situ. Jadi, sampai dengan si pemilik awal Lahan itupun saya kenal orangnya. Sebab, saya juga pernah beli Lahan bergandengan dengan tanah milik almarhum di daerah itu.” Timpal Marden.
Terpisah, saat dikonfirmasi, Kapolres Lamandau, AKBP Titis Bangun Handoyo, S.I.K., M.H, melalui Kabag Ops nya, AKP Agus Priyo Wibowo, S.H., S.I.K, mengatakan, “masalah ini akan di tanyakan dulu ke Kasat reskrim Polres Lamandau, sebab kita belum tahu juga prosesnya sampai mana.” Tandas Agus, Senin (20/7/2020) kemarin.
Hal ini sebenarnya dapat terlihat dengan memperhatikan rentetan kronologis perkara.
Memang, terlihat jelas ada 2 kasus di 2 subtansi berbeda ini. Pasalnya, dalam perkara perdata yang telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Nanga Bulik adalah terkait sengketa hak kepemilikan tanah.
Dan dalam salinan putusan tercermin yang diadili oleh majelis hakim pengadilan negeri Nanga Bulik adalah kepemilikan dan alas hak si pemilik lahan tersebut.
Yakni, antara Jaelani Kadri yang memegang beberapa kuwitansi pembayaran, melawan Abdul Hamid yang sejatinya seorang anggota DPRD Lamandau yang memegang Surat Pernyatan Tanah dan Surat Pelimpahan Hak Atas Tanah ini.
Dan dalam salinan putusan ini, menurut pihak Jaelani Kadri melalui kuasa hukumnya, Marden A. Nyaring, S.H, merasa klien nya dirugikan. “Dan sekarang kami masih menempuh jalur hukum yang benar.”.
“Sebab, waktu kronologis dan duduk perkara awal sudah diungkapkan dalam sidang perdata, namun dalam salinan Putusan Perkara, semua itu tidak diungkapkan dan terkesan tidak dianggap oleh Majelis Hakim.” Papar Marden.
Sementara, yang telah diadukan atau dilaporkan oleh Marden A. Nyaring, S.H, adalah mengenai asal-usul atau proses pembuatan SKT / Alas Hak yang dipegang oleh Abdul Hamid tersebut.
Menurut Marden, “yang kami adukan ke Polres ini adalah dugaan tindak Pidana-nya, yakni, tentang dugaan non prosedural-nya dalam pembuatan Alas Hak itu. Bukan mengenai kepemilikan Hak atas tanah.” Tampal Marden Jum’at (24/7) tadi di kantornya.
Ironis memang, kasus yang diduga akan menyangkut-pautkan seorang anggota DPRD Lamandau ini, perkesan mandek setelah diketahui bahwa saksi Abdul Hamid sudah dipanggil dan di BAP keterangan nya oleh penyidik Polres Lamandau.
Mungkin sangat menarik untuk diikuti perkembangan selanjutnya setelah kita mendengar penjelasan dari Kapolres dan atau Kasat Reskrim Lamandau. (yud)
Editor: (Mitra Pizer)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan