MAGELANG, Beritamerdekaonline.com – Polemik SI JAGA DESA di Kabupaten Magelang masih hangat jadi perbincangan di perbagai kalangan masyarakat Magelang. Inisiator Aliansi Masyarakat Magelang dan Laskar Anti Korupsi, Senin (31/8/20), bersama anggota LSM lainya bertemu dengan ketua DPRD Kabupaten Magelang, untuk segera mengambil sikap menyelesaikan skandal Aplikasi Jaga Kawal Dana Desa.
Inisiator Aliansi Masyarakat Magelang dan Laskar Anti Korupsi Anang Imammudin di hadapan media menjelaskan, dirinya bersama dengan rekan rekan LSM meminta kepada DPRD Kabupaten Magelang, untuk segera mengambil tindakan tegas.
“Hal ini harus segera mengambil langkah, dengan mengadakan pansus khusus terkait dengan pelaksanaan Bimtek Aplikasi Jaga Kawal Dana Desa (SI JAKA DESA),” kata Anang.

Menurutnya, dugaan pelanggaran kode etik, dari sisi moral dan hukum. Untuk itu pihaknya mendorong dari sisi moral dan kode etik, karena pihak kepolisian saat ini sedang menangani proses hukumnya.
“Kami menunggu komitmen ketua DPRD Kabupaten Magelang ,terutama Komisi 1 untuk melakukan langkah langkah dalam menyikapi maslah Pengadaan SI JAKA DESA ini,” tuturnya.
Harapannya, dengan adanya audensi bersama Dewan ini, bisa segera ambil langkah seperti di adakan pansus atau semacam dengar pendapat dengan mengundang semua pihak pihak terkait seperti Sekda, Camat, Ketua Paguyuban Kepala Desa dan perangkat Desa yang terlibat dalam pengadaan SI JAKA DESA tersebut.
“Ini sudah memalukan dan aib yang luar biasa bagi Kabupaten Magelang,” tegasnya.
Hal ini sangat penting sekali di adakan Pansus, lanjut Anang, untuk itu pihaknya memberikan waktu sampe September. Bila belum ada komitmen penyelesaian SI JAKA DESA ini, ia akan sampaikan ke Presiden dengan tembusan KPK RI, Menteri Dalam Negeri dan Kapolda Jateng.
“Sehabis ini kami akan merapat ke Kejari Magelang dan KPK korwil V untuk audensi,” ungkapnya.
Sementara itu ketua DPRD Kabupaten Magelang Saryan Adiyanto kepada media menjelaskan, Kehadiran teman teman LSM ke Gedung DPRD ini, dirinya sangat memberikan apresiasi atas kritik dan masukan kepada DPRD Kabupaten Magelang, terkait pengadaan Aplikasi Jaka dan Kawal Dana Desa.
“Akan tetapi kami masih menghormati asas praduga tak bersalah, karena masalah SI JAKA DESA sudah di tangani secara hukum dalam hal ini pihak Kepolisian,” ujar Ketua DPRD ini. (Candra)
Penulis : Candra
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan