PANGKALAN BUN, Beritamerdekaonline.com – Ratusan Kontraktor dari 7 Asosiasi Perusahan Penyedia Jasa Konstrusi/Kontraktor Rekanan Kerja Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), membuat pernyataan sikap.
Para kontraktor kontraktor yang tergabung dalam Gapensi, Gapeknas, Askumnas, Apaksindo, Gapeksindo, Aspekindo dan Hipsindo ini berkumpul di kantor Gapensi Kobar di Jalan. Sutan Syahrir kelurahan Sidorejo, kota Pangkalan Bun, pada hari Kamis (10/9/2020) kemarin.
Mosi tidak percaya ini disuarakan di depan kantor Gapensi Kobar yang bertujuan terhadap Kadis PUPR Kobar, Juni Gultom agar meletakan Jabatan karena sikap dan ucapanya kepada para staf kontraktor selama ini, serta dinilai dalam ke-managemenan Dinas PUPR yang selama kepemimpinannya dianggap bisa berakibat mencoreng nama baik Pemda Kotawaringin Barat.
“Yang jelas, dari sebelum adanya wabah covid-19 selama kepemimpinan Juni ini, di Dinas PUPR Kobar sudah ada pembatas akses koordinasi terhadap orang luar kantor walau dalam hal penting sekalipun,” ungkap Harisan, Jumat (11/9/2020).
Dikutip dari Borneo24.com, Salah satu perwakilan dari tujuh Asosiasi yang membacakan isi surat pernyataan, Harisan, mengakatan ‘yang sebenar – benarnya bahwa, kami sudah tidak lagi mempercayai dan menolak saudara Juni Gultom menjadi Kepala Dinas PUPR.’
Harisan juga mengatakan, “kadis PUPR ini banyak melakukan tindakan – tindakan yang meresahkan bahkan cenderung merugikan pola kemitraan dengan para pelaku jasa konstruksi di Kobar ini khususnya.” Ucap Hari.
Dan terbukti, akibat pembatasan yang beralasan Protokol Kesehatan ini, selama kepemimpinan Juni tidak ada berita yang baik terkait Pembangunan di kabupaten Kobar ini lantaran Kadis PUPR tidak bisa dikonfirmasi.
Pernyataan Sikap yang isinya langsung dimuat dalam surat ini terdapat empat poin yakni :
1. Pola kepemimpinan yang memakai manajemen konflik baik di internal PUPR maupun dengan mitra kerja.
2. Menutup akses komunikasi dengan pihak mitra dengan dalih keamanan dan protokol kesehatan yang terlalu berlebihan.
3. Melakukan tindakan tercela pada hari Selasa, tanggal 7 September 2020 dikantor Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Barat, Saudara Juni Gultom telah melakukan pengusiran terhadap beberapa orang admin dari rekanan/ kontraktor dengan kata-kata yang kasar dan dengan nada membentak, seperti : orang luar tidak boleh masuk, jangan duduk disini nanti mengotori meja staf.
4. Selama kepemimpinan Saudara Juni Gultom, kami Kontraktor Jasa Konstruksi sepakat dan dipastikan pola pembinaan terhadap mitra kerja semakin terpuruk.
“yang jelas, kami sangat kecewa denga apa yang dilakukan oleh kadis PUPR, insyaallah akan kami adukan kepada Bupati Kotawaringin Barat dan ketua DPRD Kobar terkait perkataan kasar Kadis PUPR ini,” Pungkasnya.
Terkait kasus ini, BMO.com juga mencoba menghubungi Juni Gultom melalui 3 macam nomor selilernya, namun, sampai berita ini diturunkan satu pun tidak ada jawaban. (Yud)
Penulis : Yudi
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan