Nanga Bulik, Beritamerdekaonline.com – Ketua Panitia Lelang Kejari Lamandau Domo Pranoto, SH., MH menyampaikan hak jawabnya kepada email redaksi Beritamerdekaonline.com kemarin (03/10) soal berita “Diduga Oknum Kejaksaan Negeri Lamandau Memperjual-Belikan Barbuk untuk Keuntungan Pribadi”.

Diduga, Oknum Kejaksaan Negeri Lamandau Memperjual-Belikan Barbuk Untuk Keuntungan Pribadi

Dalam surat hak jawabnya, pihaknya menjelaskan berdasarkan PMK Nomor 27 Tahun 2016 pada pasal 77 (1) yang berbunyi pihak-pihak yang dilarang menjadi peserta lelang adalah: a. Pejabat lelang dan keluarga sedarah dalam gans lurus ke atas dan ke bawah derajat pertama; b. Suami dan istri serta saudara sekandung pejabat lelang; c. Pejabat penjual; d. Pemandu lelang; e. Hakim; f. Jaksa; g. Panitera; h. Juru sita; i. Pengacara atau Advokat; j. Notaris; k. Pejabat Pembuat Akta Tanah; l. Penilai; m. Pegawai DJKN; n. Pegawai Balai Lelang; dan o. Pegawai Kantor Pejabat Lelang Kelas II, yang terkait langsung dengan proses lelang. (2) Selain pihak-pihak yang dimaksud pada ayat (1), pada pelaksanaan Lelang, Eksekusi, pihak tereksekusi/debitor/tergugat/terpidana yang terkait dengan lelang dilarang menjadi peserta lelang.

“Berdasarkan aturan tersebut diatas, kami tidak berkewajiban untuk memberitahukan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan diatas,” jelasnya didalam surat tersebut, hari Jumat tertanggal (02/10/2020).

Ia juga menyampaikan wartawan yang bersangkutan tidak pernah melakukan konfirmasi kepada panitia lelang, sehingga wartawan yang datang ke kantor dan diterima oleh Kajari hanya sebatas perkenalan. Tidak ada pembahasan terkait hal-hal yang dipertanyakan oleh wartawan yang bersangkutan.

“Karena yang mengetahui proses tata cara pelelangan adalah Panitia Lelang yang ada di Kejaksaan Negeri Lamandau,” sampainya.

Selain itu juga, lanjutnya, lelang yang dimaksud telah diumumkan terlebih dahulu di Koran Radar Sampit pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 pada halaman 11 di sudut kanan bawah tertera dengan jelas.

“Sehingga siapapun pembaca koran tersebut dapat mengetahui secara terbuka bahwa Kejaksaan Negeri Lamandau akan melaksanakan lelang barang rampasan dengan nomor pengumuman Peng-003/0.2.21/Cu.3/09/2020 tentang Lelang Barang Sitaan. Dan menurut hemat kami pengumuman di koran (media massa) telah dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Jadi dapat dikatakan wartawan menyatakan Kejaksaan Negeri Lamandau tidak melakukan pengumuman lelang tersebut adalah salah dan tidak benar,” kata Ketua Panitia Lelang Kejari Lamandau.

Ia menambahkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2020, wartawan yang bersangkutan sama sekali tidak datang ataupun konfirmasi terkait hal tersebut. Hal ini bisa dibuktikan dengan rekaman CCTV Kantor Kejaksaan Negeri Lamandau.

“Berdasarkan PMK Nomor 27 Tahun 2016 pada pasal 23-27 mengatur tentang mekanisme pembatalan lelang. Yang mana apabila Subjek dan Objek Lelang yang dimaksud tidak menyalahi aturan tersebut, maka lelang dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya,” jelasnya.

Panitia lelang, lanjutnya, baik secara pribadi maupun team serta baik lisan maupun tulisan tidak pernah menjanjikan akan menghubungi beritamerdekaonline.com atau wartawan yang bersangkutan pada hari Selasa tanggal (29/9/2020).

Faktanya panitia lelang hanya mempersilahkan untuk datang kembali ke kantor pada hari Selasa (29/9/2020) sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri yang menyarankan agar mereka datang lagi pada hari tersebut. Dan faktanya pada hari tersebut wartawan yang bersangkutan tidak ada datang maupun menghubungi panitia lelang.

“Syarif selaku terpidana atas perkara yang berkaitan dengan barang bukti yang dilelang tidak berhak atas kepemilikan barang bukti karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde) nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Pbun tanggal 28 November 2017 menyatakan bahwa barang bukti minyak limbah avtur tersebut dirampas untuk negara. Sehingga prosedur dan tindak lanjut yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lamandau adalah melelang barang bukti tersebut,” tegasnya.

Berdasarkan PMK Nomor 27 Tahun 2016 pada pasal 77 diatas artinya selain yang diatur tersebut, semua warga negara Indonesia berhak mengikuti lelang yang sifatnya terbuka untuk umum dan dilaksanakan secara online pada situs resmi lelang.go.id.

“Selain itu juga, fakta barang bukti tersebut dititipkan pada terdakwa guna memelihara serta mengamankan barang bukti tersebut dan terdakwa memberikan jaminan berupa uang senilai Rp 117 juta. Lalu uang tersebut oleh Jaksa dititipkan di rekening penampungan sementara Kejaksaan Negeri Lamandau dan ada di bungakan atau mendapat bunga dari Bank dan apa lagi dideposito dan Bank ataupun Lembaga keuangan lainnya dan tidak. Sehingga redaksi tersebut cacat hukum,” tutupnya.


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.