SEMARANG, Beritamerdekaonline.com – Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Kapolda Jateng) Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi sampaikan deklarasi cinta damai dan menolak segala bentuk aksi anarkis bersama para tokoh ormas dan BEM Semarang raya hari ini, Senin (19/10/2020).
Selain Kapolda Jateng, ada juga dalam deklarasi tersebut Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari, Irwasda Polda Jateng Kombes Pol Mashudi, Para PJU Polda Jateng dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Rektor Undip, Prof Yos Yohan Utama.
Deklarasi ini menyikapi aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja yang terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Dalam aksi demo tersebut diduga disusupi oleh provokator yang tidak bertanggung jawab yang membuat aksi unjuk rasa menjadi anarkis dan berakibat rusaknya fasilitas umum.
Kondisi ini difasilitasi dengan mudahnya mengakses media sosial, Kapolda Jateng menegaskan apabila masyarakat daya tangkal terhadap provokasi-provokasi rendah maka akan mudah digerakkan pada aksi yang merugikan masyarakat sendiri.
“Kalo masyarakat daya tangkalnya rendah nanti akan mudah terprovokasi dan mudah digerakkan pada akasi massa yang berujung anarkis dan merugikan.” ucap Kapolda Jateng Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi, Senin (19/10/2020).
Oleh karena itu Polda Jateng mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan literasi dalam bermedia sosial yang bijaksana untuk tingkatkan ketahanan sosial dan mewujudkan daya tangkal terhadap konflik sosial.
“Mari kita buka kanal-kanal komuniaksi untuk mempermudah masyarakat melakukan klarifikasi,” imbau Kapolda Jateng.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memaparkan bahwa pemerintah tidak pernah melarang masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, asal kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tertib dan damai serta dalam pandemi agar tidak berkerumun supaya terhindar dari penyebaran Covid-19.
“Ruang demokrasi diberikan, ruang aspirasi diberikan, kanalisasi untuk menyampaikan aspirasi dibikinkan agar mudah, kita tidak melarang orang menyampaikan aspirasi, kita tidak melarang mereka menyampaikan pendapat, tapi dalam kondisi pandemi kalau kita tidak berkerumun artinya kita bareng-bareng mencegah terjadinya penularan Covid,” terangnya. (Alim)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan