Takengon (NAD) Berita Merdeka Online — Gabungan organisasi menggelar aksi damai di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, Senin 26 Desember 2022. Mereka menuntut Penjabat (Pj) bupati setempat harus putra daerah.

Mereka tidak ingin yang memimpin kabupaten berhawa sejuk itu berasal dari luar Aceh Tengah. Secara rinci, belum memahami kultur dan kondisi tentang negeri penghasil kopi arabika terbaik dunia itu.

Menurut Ketua Laskar Merah Putih (LMP), Alfata, saat ini ada dua nama di meja Menteri Dalam Negeri yang akan ditetapkan, yakni Subhandhy Sekda Aceh Tengah saat ini dan Mirzuan, mantan Kepala Perkim Provinsi Aceh, kini menjabat di Sekretariat MPD Aceh.

Kami tidak ingin Pj yang ditunjuk bukan putra daerah, kalau ini terjadi kami akan menduduki gedung DPRK Aceh Tengah bersama rekan rekan,” kata Alfata

Menurut dia, penetapan nama Pj akan ditandatangai pihak kementerian besok. Ia tidak ingin penetapan itu liar, melainkan mempertimbangkan kondisi kekinian daerah.

“Mekanisme yang diusul prosesnya harus melalui Tim Penilai Ahir (TPA), ada tujuh lembaga di kementrian yang terlibat. Dari profil yang diusul, hasilnya sudah keluar, jangan orang buangan dilempar ke sini,” katanya.

Ia ingin nama Subhandhy ditetapkan sebagai Pj bupati oleh Kemendagri, serta, tidak ada intervensi dari partai politik manapun.

Ia menilai, Aceh Tengah sedikit aneh dalam penunjukan Pj. Daerah lain, seminggu sebelum berakhir masa jabatan, nama yang akan duduk sebagai Pj sudah diumumkan, namun di daerah itu hingga 26 Desember belum terlihat. Mereka menilai terlalu banyak yang “menggoreng”.

“Kami percaya, Mendagri sebagai refrensentasi dari Pak Jokowi, kita tidak ingin partai tertentu melakukan intervensi, Aceh Tengah dan Bener Meriah adalah kampung bapak presiden yang kedua. Anakmu saat ini berbicara, kami ingin putra daerah, penunjukan bukan kepentingan politik,” ungkap Alfata. (Man)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.