Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Pertemuan strategis antara Bupati Kepahiang Zurdi Nata, Bupati Rejang Lebong H. M. Fikri Thobari, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan B. Najamudin pada Jumat (18/12/2025) langsung membuahkan hasil konkret. Aspirasi pembangunan infrastruktur yang disampaikan pemerintah daerah segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat melalui agenda resmi rapat koordinasi lintas kementerian di Jakarta.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia menjadwalkan Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Dasar Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang yang akan digelar pada Senin, 22 Desember 2025, di Jakarta.
Rapat koordinasi berskala nasional ini akan membahas percepatan penanganan jalan rusak di Kabupaten Kepahiang yang sempat menjadi perhatian publik, serta aspirasi pembangunan jembatan, irigasi, dan infrastruktur dasar lainnya yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.
Sistem Jemput Bola untuk Kepentingan Daerah
Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menegaskan bahwa daerah tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri dalam memperjuangkan pembangunan, terutama infrastruktur dasar yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Menurutnya, apabila suatu permasalahan dapat segera dieksekusi, maka tidak perlu menunggu proses yang berlarut-larut. Ia mengungkapkan bahwa aspirasi yang disampaikan para bupati bersifat konkret dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat, sehingga perlu segera ditindaklanjuti oleh kementerian terkait.
“Negara harus hadir dan menjemput aspirasi daerah. Karena itu, saya mendorong kementerian terkait agar segera mengambil langkah nyata,” ujar Sultan B. Najamudin.
Ia menambahkan, DPD RI akan terus berperan sebagai jembatan aktif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar program pembangunan nasional benar-benar dirasakan hingga ke daerah.
Komunikasi Daerah dan Pusat Berjalan Efektif
Bupati Rejang Lebong H. M. Fikri Thobari, S.E., M.A.P., menyampaikan apresiasi atas respons cepat Ketua DPD RI dan pemerintah pusat. Menurutnya, undangan rapat koordinasi tersebut menjadi bukti bahwa komunikasi antara daerah dan pusat berjalan efektif dan substantif.
“Alhamdulillah, apa yang kami sampaikan langsung ditindaklanjuti. Ini bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan menghasilkan langkah nyata bagi pembangunan Rejang Lebong,” ujar Bupati Fikri.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar merupakan prioritas utama pemerintah daerah karena berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.
“Jalan, jembatan, dan irigasi merupakan urat nadi perekonomian rakyat. Apabila infrastruktur ini diperbaiki, maka distribusi hasil pertanian, pengembangan pariwisata, serta aktivitas ekonomi masyarakat akan berjalan lebih lancar,” jelasnya.
Dihadiri Kementerian dan Lembaga Strategis
Rapat koordinasi tersebut dijadwalkan akan dihadiri oleh pejabat strategis dari berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), balai-balai teknis nasional, serta pemerintah provinsi dan kabupaten terkait.
Bupati Rejang Lebong menjadi salah satu kepala daerah yang diundang secara langsung untuk memaparkan kondisi riil serta kebutuhan infrastruktur di daerahnya. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menyatakan kesiapan penuh dalam menyiapkan bahan paparan teknis agar pembahasan dapat berlangsung terarah dan menghasilkan keputusan konkret.
“Harapan kami, rapat ini menjadi pintu masuk percepatan pembangunan infrastruktur Rejang Lebong melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta program pembangunan nasional,” pungkas Bupati Fikri.
Tinggalkan Balasan