Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu bersama BPJS Kesehatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Sinergi Tata Kelola dan Keberlanjutan Finansial Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)” di Hotel Mercure, Kamis (23/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang kesehatan, antara lain para kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, kepala dinas sosial, serta Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, RM Wiwieng Handayaningsih.
Dalam paparannya, Wiwieng menyampaikan bahwa Program JKN terus menunjukkan capaian signifikan dalam satu dekade terakhir. Hingga akhir tahun 2024, jumlah peserta JKN telah mencapai 278,09 juta jiwa, atau 97,6 persen dari total penduduk Indonesia. Pemanfaatan layanan kesehatan juga meningkat tajam dengan 685,4 juta kunjungan per tahun, sementara total biaya pelayanan kesehatan hingga September 2025 telah menembus Rp140 triliun.
Menurut Wiwieng, angka tersebut mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan JKN sekaligus meningkatnya kebutuhan publik akan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan merata. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Program JKN tidak lepas dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga tata kelola dan kesinambungan pembiayaan.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, yang turut hadir dalam FGD tersebut, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan Program JKN-KIS di daerah.
“Tujuannya agar pengelolaan JKN-KIS di Bengkulu terus dilakukan dengan tata kelola yang semakin baik, serta memastikan ketersediaan anggaran yang memadai,” ujar Herwan.
Ia menambahkan, berdasarkan paparan dari Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, anggaran nasional untuk pembiayaan JKN kini telah mencapai lebih dari Rp175 triliun per tahun. Peningkatan anggaran ini, menurutnya, menggambarkan besarnya kebutuhan pembiayaan akibat meningkatnya jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, terutama untuk penyakit-penyakit kronis seperti jantung, diabetes, dan gagal ginjal.
“Artinya, masyarakat yang sakit semakin banyak dan biayanya pun semakin besar. Karena itu, kita harus menguatkan upaya promotif dan preventif, agar masyarakat terhindar dari penyakit-penyakit kronis yang biayanya tinggi,” jelasnya.
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Perlu Dihidupkan Kembali
Herwan menekankan pentingnya mengaktifkan kembali Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai langkah konkret untuk menekan beban pembiayaan kesehatan. Ia mengajak seluruh pihak—pemerintah, swasta, dan masyarakat—untuk membangun kesadaran hidup sehat melalui perilaku sehari-hari.
“Kita perlu kembali menggerakkan masyarakat untuk aktif berolahraga, berjalan kaki, bersepeda, dan menjaga pola makan sehat. Saat ini banyak yang cenderung hidup instan dan kurang bergerak, padahal hal itu meningkatkan risiko penyakit berat,” ujarnya.
Selain itu, Herwan mendorong peningkatan peran fasilitas pelayanan primer, seperti puskesmas, agar lebih aktif memberikan sosialisasi, penyuluhan, dan pendekatan langsung kepada keluarga-keluarga di wilayahnya. Ia mengingatkan bahwa program “Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga” yang pernah berjalan efektif, perlu dihidupkan kembali dengan indikator-indikator keluarga sehat yang pernah diterapkan.
“Melalui FGD ini, kita berharap muncul rekomendasi kebijakan dari Provinsi Bengkulu untuk disampaikan ke tingkat nasional, agar gerakan masyarakat hidup sehat kembali menjadi prioritas pembangunan kesehatan,” tambahnya.
Efisiensi Anggaran dan Dukungan Dunia Usaha
Lebih lanjut, Herwan menjelaskan bahwa keberlanjutan Program JKN juga perlu didukung dengan efisiensi anggaran daerah dan partisipasi sektor swasta. Ia mengungkapkan, hingga saat ini telah terdapat 17 badan usaha di Bengkulu yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk membiayai kepesertaan karyawan mereka.
“Jika seluruh perusahaan berkomitmen menanggung kepesertaan karyawannya, beban pembiayaan dari pemerintah daerah akan semakin ringan,” ucapnya.
Tahun ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengalokasikan Rp44 miliar untuk mendukung kepesertaan JKN, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, Herwan berharap dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi berbagai pihak, beban APBD dapat dikendalikan.
“Anggaran ini harus dikelola secara cermat, karena transfer dari pusat menurun sementara kebutuhan pembiayaan kesehatan tidak bisa dikurangi. Maka upaya promotif dan preventif menjadi sangat penting,” tegasnya.
Sementara itu, Plh. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Rohmiati, SE.Ak menilai kegiatan ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat sinergi lintas lembaga.
“Saya kira ini kegiatan yang cukup bagus ya. Dari kegiatan ini diharapkan akan memberikan rekomendasi dan masukan yang baik untuk tata kelola JKN, khususnya di Provinsi Bengkulu. Harapannya, semua pihak bisa bersinergi dengan baik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
FGD yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPb Bengkulu dan BPJS Kesehatan ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan publik. Selain membahas aspek tata kelola dan pembiayaan, forum ini juga menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan Program JKN agar seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat terus memperoleh akses layanan kesehatan yang merata, adil, dan berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan