Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Ahmad Muzani Siapkan Langkah Konstitusional

JAKARTA, BERITAMERDEKAONLINE.COM – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Penyerahan dokumen tersebut menandai dimulainya proses pembahasan di lembaga negara terkait kelanjutan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.16 WIB. Kedatangannya untuk menyampaikan langsung keputusan pengunduran diri kepada pimpinan MPR, termasuk Ketua MPR Ahmad Muzani.

Muzani membenarkan bahwa surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan dalam pertemuan bersama pimpinan MPR. Ia menjelaskan, Gibran menyampaikan secara langsung maksud kedatangannya sekaligus menyerahkan dokumen resmi mengenai pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.

Lihat Juga:

Habiburokhman Sebut Gibran Akan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Muzani Mengaku Belum Tahu

“Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani.

Lihat Juga:

Presiden Prabowo Terima Surat Kepercayaan 11 Duta Besar Negara Sahabat di Istana Merdeka

Penyerahan surat tersebut menjadi perhatian politik nasional karena menyangkut perubahan dalam susunan kepemimpinan negara dan membutuhkan tindak lanjut berdasarkan ketentuan konstitusi.

Setelah menerima surat pengunduran diri, pimpinan MPR berencana menggelar rapat untuk membahas langkah kelembagaan berikutnya.

Muzani menyampaikan bahwa pembahasan akan diarahkan pada mekanisme penanganan pengunduran diri serta tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan secara resmi.

Lihat Juga:

Kapolri Siapkan Poliran, Polri Gandeng Kementerian dan Perusahaan Buka Peluang Kerja bagi Pengangguran

Menurutnya, konstitusi memberikan batas waktu paling lambat 60 hari bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

“Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran,” kata Muzani.

Ketentuan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam aturan tersebut, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

Dengan demikian, proses pengisian jabatan tidak dilakukan secara otomatis, melainkan harus melalui tahapan konstitusional yang telah ditentukan.

Sebelum penyerahan surat berlangsung, kabar mengenai rencana kedatangan Gibran telah disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Informasi itu disampaikan saat dirinya memimpin rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan jajaran kepolisian di Gedung DPR RI, Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Habiburokhman memberikan kesempatan kepada anggota Komisi III DPR, Benny Kabur Harman, untuk berbicara lebih dahulu karena yang bersangkutan memiliki agenda di MPR.

Saat memberikan kesempatan tersebut, Habiburokhman menyampaikan informasi mengenai rencana penyerahan surat pengunduran diri Gibran sekitar pukul 11.00 WIB.

“Jam 11 Gibran menyerahkan pengunduran diri,” ujar Habiburokhman di hadapan peserta rapat.

Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian setelah Gibran benar-benar mendatangi Kompleks Parlemen dan menyerahkan surat kepada pimpinan MPR.

Sebelum penyerahan surat kepada MPR, kabar mengenai rencana pengunduran diri Gibran telah berkembang di ruang publik. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sebelumnya juga membenarkan informasi mengenai keputusan Gibran untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.

Perkembangan tersebut membuat perhatian masyarakat tertuju pada sikap Presiden Prabowo Subianto, pimpinan MPR, serta tahapan konstitusional yang akan ditempuh setelah surat pengunduran diri diterima.

MPR kini memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti dokumen tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan. Publik juga menantikan penjelasan mengenai status jabatan Wakil Presiden dan proses penentuan penggantinya.

Peristiwa ini menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik Indonesia. Seluruh tahapan selanjutnya perlu dilaksanakan secara transparan, tertib, dan berlandaskan konstitusi agar kepastian pemerintahan tetap terjaga.***

(BMO-Korwil Jabodetabek)