Jakarta, Berita Merdeka Online – Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menggelar kegiatan Penerangan Hukum dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan (Khususnya Penyandang Disabilitas)” pada Rabu, 22 Mei, di Hotel Grandhika, Kebayoran Baru, Jakarta. Acara ini dibuka oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Prof. Dr. Reda Manthovani tepat pukul 09.00 WIB.

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara Kejaksaan dan Komisi Informasi Pusat dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Diharapkan, hal ini dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan, khususnya yang menyandang disabilitas.

Dalam kegiatan ini, hadir sebagai narasumber Yustitia M. Arief dari Advokasi Inklusi Disabilitas (AUDISI) Foundation. Acara ini diikuti oleh 102 peserta yang terdiri dari penyandang disabilitas, pekerja dan aktivis anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, jurnalis perempuan dari berbagai media, serta guru dan pendidik dari berbagai sekolah di Jakarta.

Kegiatan ini merupakan salah satu langkah konkret dari kebijakan pemerintah dalam melindungi anak dan perempuan dari kekerasan. Kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak. Selain itu, kebijakan ini juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 hingga 2029.

Dengan adanya keterbukaan informasi publik, diharapkan penyelenggaraan negara menjadi lebih transparan dan akuntabel. Ini akan membantu mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja institusi, dalam hal ini Kejaksaan, yang bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan, terutama penyandang disabilitas.

Prof. Dr. Reda Manthovani menyampaikan bahwa melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat lebih memahami kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak dan perempuan. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang rentan terhadap kekerasan.

Acara ini juga menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat luas dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan. Dengan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, tujuan untuk menghapuskan kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat lebih mudah tercapai.

Keterlibatan para jurnalis perempuan dalam acara ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemberitaan yang lebih sensitif dan mendalam mengenai isu kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dengan demikian, media dapat memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat dan mengadvokasi perlindungan bagi kelompok rentan.

Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan yang layak. Dalam banyak kasus, mereka sering kali menjadi sasaran kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran tentang hak-hak penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan.

Acara Penerangan Hukum ini juga menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi para pendidik. Guru dan pendidik memiliki peran kunci dalam mendeteksi dan mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, mereka dapat menjadi garda terdepan dalam melindungi anak-anak dari kekerasan. (CW01-G)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.