Limapuluh Kota, Beritamerdekaonline.com – Sejak resmi dilantik sebagai Bupati Limapuluh Kota oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025, Safni Sikumbang atau yang akrab disapa Kulin, bersama Wakilnya Ahlul Badrito Resha, mulai menjalankan tugasnya. Namun, hingga pertengahan Maret 2025, gebrakan nyata dalam tata kelola pemerintahan belum terlihat.
Yang menonjol justru aktivitas Safari Ramadhan yang dilakukan Bupati bersama Tim 1 Kabupaten Limapuluh Kota. Namun, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Safari Ramadhan tampaknya dilakukan tanpa melibatkan wartawan dalam tim peliputan.
Keputusan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan insan pers. Biasanya, awak media diberikan akses dalam tim Safari Ramadhan untuk melaporkan kegiatan langsung di tengah masyarakat. Namun, kali ini, wartawan hanya bisa mengandalkan rilis resmi dari Humas Pemkab. Langkah ini memunculkan dugaan bahwa sang bupati dan jajaran lebih memilih komunikasi satu arah dibanding transparansi melalui peliputan independen.
Minim Konsolidasi Internal
Selain kebijakan Safari Ramadhan tanpa wartawan, langkah strategis dalam konsolidasi dan koordinasi internal birokrasi juga belum tampak. Hingga awal Maret 2025, setelah serah terima jabatan (sertijab) dengan bupati sebelumnya, Safaruddin, pada 5 Maret 2025, belum ada perombakan atau penyegaran di struktur pemerintahan daerah.
Padahal, sejumlah daerah yang juga baru berganti kepala daerah telah menunjukkan langkah cepat dengan melakukan koordinasi mendalam dengan Sekretaris Daerah dan jajaran birokrat. Namun, di Limapuluh Kota, pejabat warisan pemerintahan sebelumnya masih terlihat berbaur dalam Tim Safari Ramadhan Kabupaten Limapuluh Kota 2025 dalam formasi Ex-Officio, sesuai Keputusan Bupati Nomor 481.1/62/Bup-LK/III/2025.
Sumber pendanaan kegiatan Safari Ramadhan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Namun, tanpa kehadiran media independen, transparansi dalam pengelolaan anggaran ini menjadi sulit dipantau.
Dua Kebijakan yang Berseberangan
Setidaknya ada dua kebijakan Bupati Safni yang tampak berbeda dari pendahulunya:
1. Tidak ada konsolidasi awal dengan birokrasi. Hingga pertengahan Maret, belum ada langkah konkret untuk memperkuat komunikasi internal pemerintahan yang dipimpin Sekda.
2. Mengabaikan peran wartawan dalam Safari Ramadhan. Tidak adanya pelibatan media dalam agenda tahunan ini menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan pola komunikasi kepemimpinan yang lebih tertutup.
Di tengah kebijakan yang kontroversial ini, publik masih menantikan realisasi janji kampanye Safni-ABR yang tertuang dalam visi “Limapuluh Kota Tangguh dan Berdaya.”
Adapun misi yang diusung mencakup:
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama,
- Mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,
- Penganggaran berbasis kepentingan publik,
- Reformasi birokrasi dan penataan nagari,
- Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan.
Masyarakat berharap janji-janji kampanye ini tidak sekadar retorika, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang nyata dan transparan. Apakah Safni-ABR akan memenuhi ekspektasi masyarakat, atau justru meneruskan pola lama tanpa perubahan berarti? Hanya waktu yang akan menjawab. (NS)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan