Beritamerdekaonline.com, Bengkulu Utara – Rabu, 21-08-2024. Kejaksaan Tinggi Bengkulu mengadakan acara penting yang berfokus pada isu-isu strategis penegakan hukum; Acara ini digelar di Aula Sasana Bina Karya Kejaksaan Tinggi Bengkulu, menghadirkan para pejabat dan tokoh hukum terkemuka di daerah tersebut. Salah satu poin utama dari pertemuan ini adalah penguatan kebijakan Program Jaksa Garda Desa, penerapan keadilan restoratif, serta implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang dapat mengarah pada terorisme.

Dr. Tanti Andriani Manurung, SH, MH, Kepala Pusat Strategis Kebijakan Penegakan Hukum Kejaksaan RI, menjadi pembicara utama dalam acara ini. Beliau menekankan pentingnya sinergi antara lembaga penegak hukum dan masyarakat. Hal ini menjadi krusial dalam menciptakan keadilan yang restoratif, di mana pelaku tindak pidana tidak hanya dihukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan melalui mekanisme penyelesaian yang melibatkan korban dan masyarakat. Menurut Dr. Tanti, pendekatan ini dapat memperkuat rasa keadilan di masyarakat dan mencegah terjadinya konflik sosial lebih lanjut.

Keadilan restoratif telah menjadi bagian dari kebijakan penegakan hukum di Indonesia yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sistem pemidanaan formal yang cenderung menimbulkan efek jera, namun tidak selalu efektif dalam mengatasi akar permasalahan kejahatan di tingkat komunitas.

Selain itu, program Jaksa Garda Desa juga menjadi sorotan dalam acara ini. Program ini berfokus pada peran aktif jaksa dalam mendampingi masyarakat di pedesaan dalam penyelesaian berbagai masalah hukum. Melalui program ini, jaksa tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam memahami dan menyelesaikan masalah hukum di tingkat akar rumput.

Program Jaksa Garda Desa bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan membantu mengidentifikasi serta menyelesaikan potensi konflik hukum yang dapat muncul di desa-desa. Dengan adanya peran jaksa yang lebih dekat dengan masyarakat, diharapkan tingkat kejahatan dapat ditekan dan penyelesaian masalah hukum menjadi lebih cepat dan efektif.

Isu lain yang menjadi fokus dalam acara ini adalah pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang dapat mengarah pada tindakan terorisme. Dr. Tanti menegaskan bahwa pencegahan ekstremisme memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, tokoh agama, dan lembaga penegak hukum.

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme ini merupakan inisiatif yang melibatkan banyak pihak untuk memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan dilakukan secara menyeluruh. Selain penindakan hukum terhadap pelaku ekstremisme, upaya pencegahan juga melibatkan edukasi dan pembinaan masyarakat, terutama generasi muda, agar tidak terjerumus dalam paham-paham radikal.

Dr. Tanti juga menekankan pentingnya monitoring dan kerjasama lintas sektor dalam upaya ini. Kejaksaan, sebagai salah satu lembaga yang terlibat langsung dalam penegakan hukum, memiliki peran penting dalam mengidentifikasi potensi ekstremisme sejak dini dan mengambil langkah-langkah preventif yang tepat.

Acara ini tidak hanya dihadiri oleh pejabat tinggi di Kejaksaan Tinggi Bengkulu, tetapi juga oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, para asisten, koordinator, serta kepala seksi dan kasubbag di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Hal ini menunjukkan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan di seluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

Pada hari yang sama, acara serupa juga diselenggarakan di Kejaksaan Negeri Bengkulu, di mana materi yang sama disampaikan kepada jajaran jaksa di tingkat kabupaten. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Bengkulu dapat menerapkan kebijakan penegakan hukum yang sama secara efektif dan efisien.

Keesokan harinya, Dr. Tanti melanjutkan kunjungannya ke Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Kejaksaan RI untuk memastikan bahwa kebijakan strategis yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan dengan baik di seluruh wilayah, tanpa terkecuali.

Dalam kunjungannya, Dr. Tanti kembali menekankan pentingnya penerapan program Jaksa Garda Desa, kebijakan keadilan restoratif, dan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan di setiap satuan kerja. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan di berbagai daerah, sehingga upaya penegakan hukum dapat berjalan secara optimal dan merata. (**)

Editor: TIM BMo Bengkulu Utara (Yaap)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.