BALIKPAPAN, BERITA MERDEKA ONLINE – Persoalan infrastruktur lingkungan, penerangan jalan umum (PJU), drainase hingga keterbatasan akses air bersih menjadi sorotan utama dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kota Balikpapan Komisi III, H. Laisa Hamisah, S.K.M., pada Masa Sidang I Tahun 2026–2027.
Reses yang berlangsung di lingkungan RT 05 dan RT 06, Jalan Marsma Iswahyudi, Gang Hidayah, Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Rabu (11/11/2026), menjadi momentum bagi warga untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan dan persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Kecamatan Balikpapan Selatan, Maya, Lurah Sepinggan Raya Sabarudin, Ketua RT 05 Nahir, Ketua RT 06 Ramli, perwakilan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), Emi, Ketua DPD PKS H. Nasrul Hamdi, serta perwakilan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.
Dalam sambutannya, Laisa menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin kedewanan, melainkan bagian penting dari tanggung jawab anggota legislatif untuk menyerap dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat secara langsung.
Menurutnya, setiap aspirasi yang disampaikan warga harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan agar kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh persoalan di lapangan.
“Silakan sampaikan aspirasi dan persoalan yang dihadapi. Kami hadir untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Laisa menjelaskan bahwa ruang lingkup tugas komisinya meliputi pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, perhubungan, pertanahan, serta tata ruang. Berbagai sektor tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan kualitas lingkungan tempat tinggal.
Efisiensi anggaran, pembangunan harus berbasis prioritas
Di tengah tingginya kebutuhan pembangunan, Laisa mengakui bahwa keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri. Kebijakan efisiensi anggaran serta berkurangnya sejumlah alokasi dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi turut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan berbagai program.
Kondisi tersebut menuntut adanya penentuan skala prioritas yang lebih cermat. Tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan sekaligus karena harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kelengkapan administrasi, serta ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, ia memastikan bahwa aspirasi masyarakat tetap harus dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan.
Menurutnya, keterbatasan anggaran bukan alasan untuk mengabaikan kebutuhan warga. Sebaliknya, setiap usulan harus dikawal agar memiliki peluang masuk dalam program pembangunan sesuai tingkat urgensi dan kesiapan administrasinya.
Status PSU dan legalitas lahan menjadi penentu
Dalam dialog bersama masyarakat, persoalan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di kawasan perumahan turut menjadi perhatian.
Laisa menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur menggunakan anggaran pemerintah harus memperhatikan kejelasan status aset dan kewenangan pengelolaannya.
Kawasan perumahan yang belum menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah perlu terlebih dahulu menyelesaikan proses penyerahan sesuai ketentuan. Sebab, selama PSU belum diserahkan, tanggung jawab penyediaan dan pemeliharaan fasilitas lingkungan pada prinsipnya masih berkaitan dengan kewajiban pengembang.
Selain itu, kepastian status kepemilikan lahan juga menjadi persyaratan penting sebelum pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan.
“Kalau surat-surat dan legalitasnya belum jelas, tentu tidak bisa langsung dibantu. Namun, kalau persyaratannya sudah terpenuhi dan statusnya aman, insyaallah bisa kita perjuangkan,” jelasnya.
Ia menegaskan, setiap penggunaan anggaran pemerintah harus memiliki dasar administrasi dan legalitas yang jelas agar pelaksanaan pembangunan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun temuan dalam pemeriksaan keuangan.
Jalan lingkungan, PJU, drainase dan air bersih dikeluhkan warga
Memasuki sesi dialog, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan penanganan segera.
Perbaikan jalan lingkungan, pembangunan drainase, penanganan kawasan rawa, serta pemerataan penerangan jalan umum menjadi beberapa usulan yang mengemuka dalam pertemuan tersebut.
Untuk kebutuhan PJU, warga menyampaikan bahwa sejumlah titik di kawasan RT 06 telah mendapatkan pemasangan lampu jalan. Namun, masih terdapat beberapa lokasi yang membutuhkan penerangan sehingga diperlukan pendataan dan pemetaan lanjutan.
Persoalan akses air bersih juga menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat di RT 03 dan RT 13. Distribusi air yang belum menjangkau seluruh rumah secara optimal membuat sebagian warga masih harus mengandalkan pompa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Berbagai aspirasi tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui perangkat teknis sesuai kewenangan masing-masing.
Laisa meminta masyarakat, ketua RT, dan pihak kelurahan menyusun usulan secara terperinci, mulai dari titik lokasi, jenis kebutuhan, kondisi lapangan hingga kelengkapan administrasi.
Langkah tersebut dinilai penting agar usulan yang masuk dapat diverifikasi, dipetakan, dan diperjuangkan secara lebih efektif.
Ia juga mengingatkan bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Tanpa adanya usulan yang disampaikan melalui mekanisme resmi, kebutuhan warga akan sulit masuk dalam proses perencanaan dan penganggaran.
“Kalau Bapak-Ibu tidak menyampaikan usulan, kami juga tidak bisa memperjuangkannya. Silakan sampaikan melalui ketua RT, kemudian diteruskan ke lurah dan selanjutnya bisa disampaikan kepada anggota dewan,” ungkapnya.
Fasilitas publik harus mengutamakan kepentingan masyarakat
Selain persoalan infrastruktur jalan, PJU, dan air bersih, pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk posyandu, juga menjadi salah satu kebutuhan yang perlu diperhatikan.
Laisa menegaskan bahwa pembangunan fasilitas publik harus berorientasi pada manfaat dan kepentingan masyarakat luas, bukan pada siapa pihak atau anggota dewan yang mengusulkan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari siapa yang menginisiasi program, tetapi dari sejauh mana fasilitas tersebut dapat direalisasikan dan dimanfaatkan masyarakat.
“Tidak perlu dipikirkan siapa yang mengusulkan. Yang terpenting fasilitas itu bisa terbangun dan dimanfaatkan masyarakat. Kepentingan warga harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia berharap berbagai aspirasi yang disampaikan warga Sepinggan Raya, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, pemerataan PJU, penanganan drainase, pemenuhan kebutuhan air bersih hingga pembangunan posyandu, dapat diperjuangkan melalui tahapan penganggaran tahun 2027 maupun perencanaan anggaran murni 2028.
Reses menjadi jembatan aspirasi dan pembangunan
Kegiatan reses tersebut menjadi sarana untuk mengidentifikasi secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Sepinggan Raya. Mulai dari kebutuhan infrastruktur dasar, pemerataan penerangan jalan, keterbatasan akses air bersih hingga persoalan legalitas lahan dan penyerahan PSU perumahan.
Seluruh aspirasi yang dihimpun diharapkan menjadi bahan perjuangan Laisa dalam pembahasan program pembangunan bersama pemerintah daerah dan perangkat teknis terkait.
Di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran, sinergi antara masyarakat, pemerintah kelurahan, perangkat daerah, dan DPRD menjadi semakin penting agar pembangunan dapat berjalan tepat sasaran.
Reses bukan hanya menjadi ruang untuk menyampaikan keluhan, tetapi juga menjadi bagian dari proses mengawal kebutuhan masyarakat agar memperoleh perhatian dan tindak lanjut nyata.
Dengan demikian, aspirasi warga Sepinggan Raya diharapkan tidak berhenti sebatas catatan pertemuan, melainkan dapat diperjuangkan hingga masuk dalam skala prioritas pembangunan Kota Balikpapan sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.
(S. Bahri)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan