Kepahiang, Beritamerdekaonline.com- Besarnya nominal pembayaran gaji perangkat desa di kabupaten Kepahiang sehingga berdampak membengkaknya anggaran belanja daerah. Guna mengantisipasi hal tersebut, dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten Kepahiang akan turun langsung ke Desa-desa, guna untuk melakukan pengurangan atau pemangkasan jumlah
perangkat desa.

Menurut Hartono, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang, bahwa jumlah maksimal perangkat desa dibatasi. Sesuai dengan Perauran Permendagri no 84 tahun 2015 maupun dalam peraturan pelaksanaannya. Seperti dipasal 61 ayat 2, jumlah perangkat desa kepala kewilayahan ditentukan secara profesional antara pelaksanan kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan daerah.

“Jumlah perangkat desa memang tidak diatur jumlah maksimalnya secara pasti, dalam aturan yang ada. Pemerintah daerah berhak menentukan sesuai dengan keuangan yang ada,”jelas Sekda Kepahiang.

Lihat Juga:
‎Kaesang Instruksikan PSI Bengkulu Perkuat Struktur hingga Tingkat RT, Fokus Verifikasi Faktual dan Target Pemilu 2029

Lebih lanjut, bahwa nantinya akan langsung dilakukan pengkajian untuk menentukan jumlah perangkat desa di masing-masing desa.

“Kita akan hitung setiap desa kelayakan mendirikan Kepala Dusun atau Kadus agar, agar kedepan anggaran belanja gaji perangkat desa tidak membengkak,” tambahnya.

Lebih lanjut, dirinya juga berharap bahwa kedepan Kemendagri dapat mengatur secara jelas, jumlah maksimal perangkat Desa kepala kewilayahan agar jumlah perangkat Desa kewilayahan tidak membengkak karena tidak ada aturan yang mengatur secara tegas.

Lihat Juga:
‎Sidang Kasus CV Mandiri Sejahtera di PN Bengkulu: Terdakwa Ungkap Dugaan Kejanggalan Audit Internal, Nilai Rp3,138 Miliar Disebut Sudah Muncul Sejak Hari Pertama

“Kita berharap nanti ada aturan yang tegas dari pemerintah pusat untuk ketentuan jumlah perangkat desa,” demikian tutupnya.

Editor : Desik

Views 4

Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Lihat Juga:
‎Terdakwa Akui Gunakan Uang CV Mandiri Sejahtera, Kuasa Hukum Sebut Nilainya Tidak Sesuai Dakwaan