SEMARANG, Berita Merdeka Online – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, mengukuhkan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Semarang di halaman Balai Kota Semarang, Kamis (11/9).
Agustina menjelaskan, forum tersebut beranggotakan berbagai unsur lintas organisasi perangkat daerah (OPD), di mana para sekretaris dinas wajib menjadi bagian dari FPRB.
“Supaya proses mitigasi bisa dilakukan dengan membangun sinergi. Kemudian jika terjadi bencana, penanganannya akan lebih cepat karena melibatkan lintas OPD,” ujarnya.
Menurutnya, FPRB memiliki tugas membantu pemerintah kota dalam mitigasi, pengurangan risiko, serta penanggulangan bencana.
“Pada saat terjadi bencana, mereka juga harus ikut turun,” tegasnya.
Forum ini akan terkoordinasi dengan camat dan lurah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. Pembentukan FPRB disebut sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana menjelang musim penghujan.
“Kita tahu menjelang September–Februari risiko longsor itu besar sekali, terutama di wilayah tertentu. Maka yang bisa dilakukan sekarang adalah meningkatkan kewaspadaan masyarakat, disertai kebijakan dari Pemkot terhadap bangunan yang memiliki risiko tinggi,” jelasnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Semarang, Endro Pudyo Martanto, menambahkan FPRB menjadi wadah yang menyatukan seluruh komponen masyarakat dengan berbagai latar belakang.
“Dengan forum ini, kita bisa menggugah dan menggerakkan seluruh stakeholder di Kota Semarang. Ada akademisi, medis, dokter, Basarnas, sekretaris dinas infrastruktur, relawan, hingga perguruan tinggi. Semuanya menyatu dalam forum ini,” kata Endro.
Ia menegaskan, forum ini berperan membantu pemerintah kota dalam merumuskan kebijakan terkait mitigasi bencana.
“Ini wadah resmi yang ada di Kota Semarang. Jangka pendeknya tentu mendukung langkah mitigasi agar penanganan bencana lebih terarah,” imbuhnya.
Agustina juga menyinggung persoalan banjir dan genangan yang kerap muncul saat hujan lebat, salah satunya di kawasan Jerakah. Menurutnya, penyebab utama genangan adalah saluran air yang tersumbat oleh sampah maupun bangunan yang menutup aliran.
“Ini akan kita selesaikan. Saya mohon maaf jika ada yang merasa terganggu dengan proses pengurangan genangan, banjir, maupun luapan sungai. Tapi saya pastikan ini akan kami betulkan meski pasti ada pihak yang terdampak,” pungkasnya.
Sebagai informasi, BPBD Kota Semarang mencatat sepanjang Januari 2025 telah terjadi 85 bencana alam yang menimpa Semarang di antaranya 10 kawasan banjir, 2 rumah amblas, 41 talud longsor, 11 puting beliung, 5 pohon tumbang, 12 rumah roboh dan 4 kebakaran.
Dampak dari kejadian tersebut terdapat 166 warga terdampak dan kerugian yang dialami mencapai kurang lebih Rp1.8 Miliar.(day)
Tinggalkan Balasan