Muhammad Ridwan Hanya Sebagai Saksi Dalam Kasus APBD Agara 2004-2006

Kutacane, Berita Merdeka Online –Mencuatnya kembali kasus tindak pidana korupsi APBD tahun anggaran 2004-2006 lalu di tengah-tengah masyarakat Agara , tentang status hukum Muhammad Ridwan yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kabupaten Aceh Tenggara.

Ketua LSM AGW (Aceh Govermance Watch) Aceh Tenggara Mukhlis Arsyad, menanggapi hal tersebut bahwa status hukum Muhammad Ridwan dalam kasus korupsi APBD Aceh Tenggara Tahun 2004-2006 lalu hanyalah sebagai saksi.

” Muhammad Ridwan yang saat ini menjabat sebagai Sekda Agara yang pernah diperiksa oleh pihak Kejati maupun KPK dalam kasus korupsi APBD Kabupaten Aceh Tenggara 2004-2006 lalu hanya sebagai saksi,” sebut Mukhlis pada Minggu 14/11/2021.

Lihat Juga:

‎Kaesang Instruksikan PSI Bengkulu Perkuat Struktur hingga Tingkat RT, Fokus Verifikasi Faktual dan Target Pemilu 2029

Kata Mukhlis Arsyad , dirinya belum mendapat informasi bahwa status hukum Muhammad Ridwan tersebut sudah ditingkatkan menjadi terdakwa .

Penetapan seseorang menjadi terdakwa tidak mudah, harus ada pembuktian yang kuat, mulai dari tingkatan penyelidikan dan penyidikan kasus hingga berkas perkaranya sudah P21.

Kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan dan selanjutnya disidangkan di pengadilan, baru bisa seseorang itu menjadi terdakwa.

Lihat Juga:

‎Sidang Kasus CV Mandiri Sejahtera di PN Bengkulu: Terdakwa Ungkap Dugaan Kejanggalan Audit Internal, Nilai Rp3,138 Miliar Disebut Sudah Muncul Sejak Hari Pertama

Selanjutnya kata Mukhlis, Kasus Korupsi APBD Kabupaten Aceh Tenggara yang ditangani Kejati Aceh atas pelimpahan dari KPK sampai saat ini belum ada kelanjutannya, setelah adanya putusan PN Bna no. 51/Pid.Sus.TPK/2014/PN bna.

Mukhlis mengingatkan , agar berhati – hati dalam menyebutkan status hukum seseorang, baik itu di media sosial karena itu menyangkut nama baik .

” jika informasi yang diberitakan tersebut tidak sesuai dengan data dan fakta maka bisa melanggar undang-undang lTE “, pungkasnya (Basri)

Lihat Juga:

‎Terdakwa Akui Gunakan Uang CV Mandiri Sejahtera, Kuasa Hukum Sebut Nilainya Tidak Sesuai Dakwaan