Bengkulu, Berita Merdeka Online — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) serta Ombudsman, lembaga kontrol di masyarakat seperti pers dan lembaga swada masyarakat diminta untuk memantau pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu agar tidak terjadi kemungkinan praktek tak terpuji dalam proses itu.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Kerja Indipenden Bersama Rakyat (DPW-KIBAR) Bengkulu M.J Anton Hilman, SE Mengemukakan hal itu kepada Wartawan (Jumat, 21/7/23) sehubungan dengan tes seleksi tahapan uji assesment Jabatan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Bengkulu, Lembaga Anti Rasua perlu memantau pelaksanaan seleksi ini agar tidak ada praktek jual beli jabatan dan KKN.
“Untuk Mencegah itu maka diperlukan KPK untuk terus memantau dan memonitor pelaksanaan JPT itu.” Katanya.
Pengawasan terhadap seleksi JPT Madya di pemerintahan provinsi bengkulu, kata Anton, menjadi penting untuk mencegah terjadinya suap dan KKN. Selama ini dirasakannya sangat minim keterlibaan publik dalam mengawasi seleksi JPT Madya, karena itu anton menekankan KPK,Ombusdman juga dari LSM dan Pers untuk memantau Pelaksanaan JPT itu.
“Dengan demikian, Kita harapkan akan berdampak baik pada kemajuan pemerintahan provinsi bengkulu kedepan, serta demi kemajuan provinsi bengkulu secara umum” Ujarnya.
Tim seleksi harus benar-benar profesional dalam bekerja setiap tahapannya, akan lebih baik jika melibatkan tim assesor dari KPK,KASN juga Ombusdman yang indipenden dan terpercaya, tentu saja proses ini selalu di awasi oleh masyarakat juga komponen masyarakat, kita berharap nanti pejabat yang terpilih mampu mengelola organisasi yang di pimpinnya untuk menetapkan target yang baik atau melebihi hasil kinerja yang telah diraih sebelumnya, terutama dalam hal peningkatan pelayanan publik.
“Pelayanan publik merupakan wajah nyata kehadiran pemerintah. Selain itu pelayanan publik seringkali berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan barang, jasa, dan administratif masyarakat luas yang sejalan dengan upaya mengoptimalkan pembangunan daerah sehingga penyelenggaraan pelayanan publik yang baik patut untuk dijadikan hal yang prioritas oleh pejabat yang terpilih,” ungkapnya.
Dari mulai tahapan sekaranglah Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) untuk menerima masukan-masukan masyarakat, apalagi pansel sudah meloloskan beberapa nama yang patut di curigai terlibat dalam pusaran kasus suap atau gratifikasi izin tambak budidaya benur.
“semua ada rekam jejak digital, bisa di lihat oleh siapa pun, Jabatan Sekda kedepan harus benar-benar orang yang bersih” ucapnya. (CW01)
Editor : Redaksi
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan