Pansus RTRW DPRD Kaur Sidak PLTMH

Kaur – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kaur tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaur melakukan sidak dengan mengambil lokasi di PLTMH Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur jum’at (15/11). Sidak kali ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus RTRW, Kaur Deni Setiawan SH.

Pembahasan Raperda RTRW akan membahas beberapa item yang diakomodir. Salah satunya ialah terkait tata letak hutan lindung dan hutan HPT yang akan berubah peruntukan menjadi kawasan pembangunan PLTMH.

Peralihan fungsi ini akan berdampak pada besaran luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dimiliki.

Lihat Juga:

Musrenbangdes Bukit Sari Kepahiang Bahas RKPDes 2027, Infrastruktur dan Peningkatan SDM Jadi Prioritas

Anggota Pansus RTRW, Deni Setiawan menyoroti soal tata letak titik koordinat ijin jumlah luas pembangunan PLTMH yang dikelolah oleh PT Abipraya Tbk, supaya jelas sebatas mana kawasan HL yang sudah dibebaskan oleh pihak yang terkait.

Pansus Raperda RTRW meminta perwakilan PT ABIPRAYA untuk memaparkan lokasi mana saja yang dijadikan titik zona koordinat pembangunan PLTMH dan Luas Lahan yang sudah mendapatkan ijin.

Dan terkait ada beberapa mobil yang ditemui sedang mengeluarkan kayu di kawasan sepanjang jalan menuju areal pembangunan PLTMH itu untuk di jual, “Deni” mengingatkan agar kiranya pihak pengelola menghentikan aktifitas masyrakat itu apapun alasannya terkecuali hanya untuk kebutuhan pembangunan PLTMH itu sendiri dan agar segera memasang papan pengumuman larangan pengambilan kayu sesegera mungkin.

Lihat Juga:

Bupati Kaur Serahkan Reward Rp31 Juta kepada Qori dan Qoriah Berprestasi MTQ Provinsi Bengkulu 2026

Sementara Andre Bukhori selaku Manager dari PT Abipraya menjelaskan, luas lahan HL yang sudah mendapatkan ijin berjumlah 68 hektar sekaligus memaparkan rancangan pinising pembanguan PLTMH tersebut, akan tetapi ada sedikit yang tidak di tunjukan kepada anggota Pansus walaupun sudah ditanyakan oleh salah satu anggota dewan yaitu papan merk informasi kegiatan sehingga sampai saat ini termasuk masyrakat masih tanda tanya besaran nilai kontrak proyek dan dimulai kapan juga berakhirnya kapan pengerjaannya.

Masalah kayu “Bukhari” menjelaskan pihak PLTMH tidak ada ketrkaitanya, karena itu yang mengambil kayu tersebut murni masyarakat sekitar”ungkap Bukhori”.

Di akhir pertemuan sidak itu perwakilan dari pansus menyampaikan maaf bila kedatangan timnya kurang berkenan atau pun ada hal lain yang kurang pas dan insyallah dalam waktu dekat kami dari Dewan akan mengundang pihak PlTMH untuk duduk bersama guna membahas RTRW nya. (Miruan)

Lihat Juga:

“Gratis, Daftar dan Ramaikan Fun Run Berasa Runniversary Rayakan HUT ke- 67 Bengkulu Utara”