Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) guna menciptakan data yang akurat, valid, dan terpadu yang dihelat Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.
Gubernur Bengkulu yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, secara resmi menyambut tim Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI. Kehadiran tim pusat ini bertujuan untuk mengasah kemampuan para operator dalam mengelola data kemiskinan secara lebih presisi.
Dalam pernyataan, Khairil Anwar menekankan pentingnya peran operator SIKS-NG dalam mengelola data kemiskinan yang bermuara pada klasifikasi desil 1 hingga desil 5. Keakuratan data ini menjadi krusial agar bantuan sosial tepat sasaran.
“Kita ingin memastikan bahwa para operator kita, termasuk para kepala dinas yang menangani data tersebut, memiliki kemampuan dan kapasitas yang mumpuni. Tujuannya agar permasalahan data tidak akurat atau tidak valid dapat teratasi dengan peningkatan kapasitas ini,” ujar Khairil, di Aula Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Panti Sosial Bina Remaja, Selasa (21/4/2026).
Permasalahan data sebelumnya sempat mencuat saat terjadi pengalihan atau penghapusan data penerima BPJS dari APBN yang mencapai 92 ribu jiwa. Insiden tersebut mengakibatkan warga tidak dapat menggunakan layanan kesehatan karena kartu BPJS yang tidak aktif secara mendadak.
Menanggapi kendala tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengambil langkah taktis melalui pertemuan koordinasi di Rejang Lebong beberapa waktu lalu. Dinas Sosial melakukan verifikasi ulang secara faktual di lapangan untuk memastikan status ekonomi warga.
Khairil menegaskan instruksi Gubernur Bengkulu agar tidak ada satu pun warga yang terhambat mendapatkan layanan kesehatan. Jika terjadi kendala pada anggaran pusat (APBN), pemerintah daerah siap melakukan intervensi melalui APBD.
”Prinsipnya sesuai arahan Pak Gubernur, semua masyarakat kita harus mendapatkan pelayanan gratis melalui BPJS. Jika ada masalah pada data APBN, akan kita alihkan ke APBD agar layanan di rumah sakit berjalan baik tanpa kendala,” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Swifanedi Yusda, menjelaskan bahwa “output” dari kegiatan ini adalah ketersediaan data yang komprehensif. Data yang akurat tidak hanya digunakan untuk bantuan sosial seperti PKH dan Bansos, tetapi juga untuk program pendidikan seperti Sekolah Rakyat.
”Kita mengupayakan data seakurat mungkin, karena itu kami juga melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kegiatan ini untuk menyelaraskan pendataan ke depan,” kata Swifanedi.
Melalui sinergi antara Kemensos, Pemprov Bengkulu, BPS, dan operator tingkat daerah, diharapkan tata kelola data kemiskinan di Provinsi Bengkulu semakin transparan dan memberikan kepastian perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat.
Tinggalkan Balasan