SAMARINDA, BERITA MERDEKA ONLINE – Polda Kalimantan Timur bersama jajaran Polres dan Polresta mengungkap 13 kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) periode 13–19 November 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 11 orang ditetapkan sebagai pelaku dan diamankan untuk menjalani proses hukum.
Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol. Dr. Tedy Sopandi, S.I.K., M.Si., bersama Dirreskrimsus dan Kasubdit Renakta Polda Kaltim, Jumat (20/11/2026).
Berdasarkan hasil rekapitulasi, polisi mengidentifikasi 18 korban yang terdiri atas 11 perempuan dewasa dan tujuh anak perempuan. Modus yang ditemukan meliputi dugaan eksploitasi seksual terhadap anak dalam lima kasus serta praktik prostitusi atau pekerja seks komersial (PSK) dalam delapan kasus.
Pengungkapan tersebut merupakan hasil penanganan perkara di sejumlah wilayah hukum Polda Kaltim. Rinciannya, Polda Kaltim menangani dua laporan polisi (LP), Polresta Samarinda dua LP, Polresta Balikpapan satu LP, Polres Bontang satu LP, Polres Kutai Barat dua LP, Polres Kutai Timur satu LP, Polres Berau satu LP, Polres Kutai Kartanegara satu LP, Polres Penajam Paser Utara satu LP, dan Polres Paser satu LP.

Dalam penyidikan, polisi menemukan beragam dugaan keterlibatan pelaku, mulai dari mucikari, penyalur, penampung, hingga pihak yang berperan dalam proses pengangkutan, pengiriman, dan penerimaan korban. Seluruh perkara yang masuk dalam rekapitulasi tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol. Dr. Tedy Sopandi menegaskan, pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menindak praktik perdagangan orang sekaligus memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi sasaran eksploitasi.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar, terutama apabila proses perekrutan, identitas perusahaan, lokasi kerja, maupun persyaratan yang ditawarkan tidak jelas.
Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui atau menemukan indikasi perekrutan mencurigakan, eksploitasi seksual, maupun dugaan perdagangan orang di lingkungan sekitar.
Polda Kaltim menyatakan akan terus mengintensifkan penegakan hukum, memperkuat perlindungan terhadap korban, serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencegah berulangnya praktik perdagangan orang.
Pengungkapan 13 perkara ini sekaligus menjadi perhatian terhadap masih adanya kerentanan perempuan dan anak terhadap berbagai bentuk eksploitasi. Peran aktif masyarakat dinilai penting untuk membantu memutus mata rantai perdagangan orang dan memastikan korban mendapatkan perlindungan serta penanganan sesuai ketentuan hukum.
(S.Bahri)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan