“Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, penyalahgunaan BBM subsidi merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenai sanksi hukum.”

Pangkep, BeritaMerdekaOnline.com – PT Fajar Trans diduga kuat menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar untuk operasional perusahaannya. Permintaan pemeriksaan terhadap perusahaan ini dilayangkan kepada Polda Sulawesi Selatan mengingat dugaan pelanggaran yang terjadi.

H. Gazali, yang bertindak sebagai penanggung jawab, disebut memiliki keterkaitan erat dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Bungoro, Pangkep. SPBU tersebut diketahui milik mertuanya, yang diduga menjadi sumber pasokan BBM subsidi bagi PT Fajar Trans.

PT Fajar Trans diketahui memenangkan tender mobilisasi di PT Semen Tonasa. Namun, alih-alih diperjualbelikan secara umum, BBM subsidi yang diperoleh perusahaan tersebut justru digunakan untuk kepentingan internal. Praktik ini berpotensi melanggar regulasi terkait distribusi dan penggunaan BBM subsidi.

Lihat Juga:
‎Terdakwa Akui Gunakan Uang CV Mandiri Sejahtera, Kuasa Hukum Sebut Nilainya Tidak Sesuai Dakwaan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, penyalahgunaan BBM subsidi merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenai sanksi hukum.

Saat dikonfirmasi mengenai dugaan ini, pihak PT Fajar Trans belum memberikan tanggapan hingga berita ini dipublikasikan. (Zul)

Lihat Juga:
‎Balai Bahasa Provinsi Bengkulu Siapkan Guru Utama Revitalisasi Bahasa Daerah untuk Perkuat Pelestarian Budaya
Views 54

Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Lihat Juga:
‎Polri Goes to Campus di UPH, Perkuat Literasi Digital untuk Cegah Judi Online di Kalangan Mahasiswa