SEMARANG | Berita Merdeka Online – Pemerintah pusat menargetkan penyelesaian proses perizinan 12 kawasan industri baru di Jawa Tengah maksimal dalam waktu 30 hari.
Langkah percepatan ini diharapkan mampu menghilangkan hambatan birokrasi yang selama ini menghambat masuknya investasi ke daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, setelah menerima keluhan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi terkait lambatnya proses perizinan kawasan industri.
Todotua menyampaikan target penyelesaian tersebut dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (11/11/2026).
Ia memastikan pemerintah akan mengupayakan agar seluruh proses perizinan 12 kawasan industri yang sedang berjalan tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan.
“Paling lama 30 hari. Kawasan industri 12 itu yang sudah disampaikan Pak Gubernur, yang lagi berproses, paling lambat 30 hari,” ujar Todotua.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah pusat akan memanggil 12 pengembang kawasan industri untuk membahas kendala yang masih dihadapi.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi upaya mempercepat penyelesaian berbagai persyaratan administrasi.
Todotua menilai, ketersediaan kawasan industri merupakan salah satu faktor penentu dalam menarik minat investor.
Dengan adanya kawasan yang telah dipersiapkan, investor dapat memperoleh kepastian lokasi usaha sekaligus kemudahan mengakses fasilitas pendukung.
Ia tidak menampik bahwa persoalan perizinan masih menjadi pekerjaan rumah dalam meningkatkan investasi nasional.
Terlebih, proyek bernilai besar membutuhkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menghadirkan Desk Investasi.
Layanan ini menjadi wadah koordinasi untuk menyelesaikan hambatan investasi, termasuk masalah perizinan, pembebasan atau ketersediaan lahan, serta pembangunan infrastruktur.
“Kita juga berupaya menyelesaikan sumbatan-sumbatan daripada rencana investasi yang ada di daerah,” katanya.
Jawa Tengah menjadi provinsi keempat yang mendapatkan Desk Investasi setelah Batam, Bali, dan Sumatera Utara.
Layanan tersebut ditempatkan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah.
Jangkauan pelayanannya juga meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur.
Adapun sasaran utama Desk Investasi adalah membantu menyelesaikan persoalan proyek-proyek penanaman modal dengan nilai investasi lebih dari Rp1 triliun.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa kecepatan pelayanan perizinan harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Sebab, peluang investasi bisa hilang apabila calon investor terlalu lama menunggu kepastian administrasi.
Luthfi bahkan membandingkan proses perizinan di Indonesia dengan Vietnam yang dinilainya memiliki mekanisme lebih cepat.
“Di Vietnam itu perizinan cukup dua bulan. Di tempat kita dua tahun sudah hebat,” ungkapnya.
Untuk memperkuat daya tarik investasi, Pemprov Jateng juga mendorong 12 kabupaten/kota menyiapkan lokasi pengembangan kawasan industri.
Masing-masing kawasan direncanakan memiliki luas sedikitnya 50 hektare dengan tetap memperhatikan kesesuaian tata ruang.
Pengembangan kawasan baru tersebut diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat ekonomi alternatif.
Dengan begitu, aktivitas industri dan investasi tidak hanya menumpuk di wilayah yang selama ini menjadi sentra manufaktur.
Selain penyediaan lahan, pemerintah daerah turut mempersiapkan infrastruktur penunjang kegiatan industri dan distribusi logistik.
Sejumlah proyek yang masuk dalam rencana pengembangan antara lain pembangunan dry port di Batang, fasilitas pelabuhan di Kendal, serta revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Ketersediaan sarana transportasi dan logistik menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing kawasan industri.
Infrastruktur yang memadai diharapkan mampu mempercepat distribusi barang sekaligus menekan biaya operasional perusahaan.
Di sisi lain, sejumlah rencana penanaman modal berskala besar juga tengah dikawal pemerintah provinsi.
Beberapa di antaranya meliputi investasi industri garmen senilai Rp4,6 triliun yang direncanakan memulai pembangunan pada Desember 2026.
Kemudian ekspansi perusahaan asal Vietnam senilai Rp2,9 triliun dan rencana relokasi industri dari Tiongkok dengan nilai Rp2,17 triliun.
Berdasarkan catatan DPMPTSP Jawa Tengah, total investasi yang masuk selama Januari hingga September 2026 mencapai Rp72,54 triliun.
Angka tersebut setara 73,21 persen dari target tahunan sebesar Rp99,09 triliun.
Realisasi tersebut berasal dari 82.420 proyek dan mampu menyerap 340.334 tenaga kerja.
Sementara pada Triwulan III 2026, nilai investasi tercatat mencapai Rp24 triliun.
Capaian itu meningkat 16,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penanaman modal pada periode tersebut berasal dari 26.431 proyek dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 127.117 orang.
Pada saat bersamaan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat mencapai 5,83 persen secara tahunan.
Ahmad Luthfi menyambut positif pembentukan Desk Investasi karena dinilai dapat memperkuat hubungan kerja pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi pelaku usaha.
Menurutnya, keberadaan layanan tersebut diharapkan menjadi penghubung langsung pemerintah pusat untuk membantu menuntaskan berbagai kendala investasi di daerah.
“Desk nanti sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam rangka mengatasi masalah-masalah investasi,” tuturnya.
Pemprov Jawa Tengah berharap target percepatan perizinan 12 kawasan industri dapat direalisasikan sesuai jadwal.
Upaya tersebut diharapkan tidak sekadar mempermudah administrasi, tetapi juga mendorong masuknya investasi baru, membuka lapangan pekerjaan, dan memperluas pemerataan ekonomi di berbagai wilayah Jawa Tengah. (lim)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan