Kaur, Berita Merdeka Online — 24 Juni2025. Memasuki pertengahan tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kaur menghadapi tantangan serius terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data terbaru hingga akhir Juni 2025, capaian PAD baru menembus angka Rp19,72 miliar, atau 33,43 persen dari target tahunan yang ditetapkan senilai Rp59,01 miliar.
Angka ini memicu perhatian serius di jajaran pimpinan daerah. Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, S.Pd.I, menegaskan pentingnya percepatan dan inovasi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengelola sumber PAD.
“Semua OPD harus bergerak cepat dan kreatif. Kita tidak bisa hanya bergantung pada pola lama. Perlu strategi baru agar potensi PAD benar-benar optimal,” tegas Abdul Hamid usai memimpin rapat koordinasi keuangan daerah, Rabu (2/7/2025).
Sejumlah faktor dinilai masih menghambat peningkatan PAD di Kabupaten Kaur. Di antaranya adalah pemungutan retribusi yang belum maksimal, basis data wajib pajak yang belum akurat, hingga belum optimalnya digitalisasi layanan.
Wakil Bupati mengingatkan, PAD yang rendah akan berpengaruh pada jalannya program prioritas pembangunan. Hal ini termasuk layanan publik, perbaikan infrastruktur, hingga pembiayaan program strategis di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menanggapi kondisi ini, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) segera melakukan evaluasi dan pembenahan. Kepala Bapperida Kaur, Dr. Ir. Hifthario Syahputra, S.T., mengungkapkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah potensi pendapatan baru.
“Kami melihat potensi besar di sektor pariwisata lokal, retribusi pasar, serta optimalisasi pajak restoran dan hotel. Semua potensi ini harus digarap dengan pendekatan digital dan kerja sama lintas pihak,” jelas Hifthario.
Selain memperluas basis data pajak, Pemkab juga akan menggandeng sektor swasta dan komunitas lokal. Tujuannya, agar proses penghimpunan PAD lebih akurat, transparan, dan efisien.
Pemkab Kaur menargetkan pada kuartal ketiga 2025, realisasi PAD bisa menembus minimal 70 persen dari total target Rp59,01 miliar. Pemerintah daerah berkomitmen membangun sistem pemungutan yang lebih akuntabel dan berbasis teknologi, sehingga potensi kebocoran pendapatan dapat ditekan.
Abdul Hamid berharap sinergi OPD, dukungan masyarakat, serta kolaborasi swasta akan menjadi motor penggerak capaian PAD yang optimal. Dengan demikian, visi Kabupaten Kaur yang sejahtera, maju, dan mandiri dapat terwujud sesuai rencana. (Otman)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan