Senator Filep : Hentikan Pendekatan Militer Di Papua

Jakarta – Senator RI Papua Barat, Filep Wamafma menyampaikan persoalan Wamena, Papua adalah persoalan yang berlarut-larut ketika pemerintah mengambil langkah yang tidak strategis dalam pengendaliannya. Akibatnya semakin hari semakin banyak menelan korban, harta benda dan nyawa. “Sehingga yang terpenting hindari konflik, agar tidak menambah korban berikutnya,” ujar Filep, saat ditemui di gedung DPD Ri, hari ini, jumat (4/10).

Namun, Filep menilai pendekatan militer yang selama ini dilakukan masih saja berlangsung. Rakyat Papua saat ini tidak membutuhkan pendekatan militer.

“Hentikan pendekatan militer, pendekatan militer itu tidak menyelesaikan persoalan tapi justru menciptakan masalah baru, makanya kami suarakan itu,” kata Filep pada saat memberi masukan di didepan ratusan senator.

Lihat Juga:

Bupati Kutai Barat Gelar Nobar Semifinal Piala Dunia 2026, Spanyol Kalahkan Prancis 2-0 dan Melaju ke Final

Dia mengklaim, kedamaian masyarakat Papua ada ditangan warganya walauoun membutuhkan pengamanan dari militer. Melibatkan orang yang berkepentingan seperti tokoh adat dan pemuka agama adalah hal yang penting dilakukan. Bukan berarti peran militer sebagai sistem keamanan tidak penting juga.

Tambahnya, justru militer harus ada langkah strategis agar masyarakat Papua simpati dan cinta terhadap militer.

“Proses penegakan militer itu penting, tapi hentikan dulu segala bentuk operasi, semua menenangkan diri dulu, biarkan proses itu secara alamiah akan selesai, agar masyarakat Papua merasa tenang,” tandas Filep.

Lihat Juga:

DPC PBB Tolitoli Salurkan Bantuan dan Dana Tunai untuk Korban Kebakaran di Kelurahan Sidoarjo

Menurutnya, pemerintah bisa melakukan pendekatan kultur atau adat dan pendekatan agama. Sehingga tidak ada lagi pertumpahan darah lagi, baik itu dari sipil dan militer. “Kita selalu menginginkan Papua damai, aman dan kita inginkan itu,” tegasnya.

Oleh karena itu, Filep sangat berterimakasih kepada forum Senator yang telah peduli dan memahami terhadap kondisi yang terjadi di Wamena, Papua.
Dia juga berharap, kepada Presiden sebagai Panglima Tertinggi mengambil sikap tegas kondisi yang berada di Papua dengan melakukan rekonsiliasi.

“Rekonsiliasi masyarakat bersama tokoh adat dan pemuka agama adalah yang terpenting sehingga terjalin persatuan dan kesatuan sesuai dengan kebhinekaan yang kita harapkan,” tutup pimpinan STIH Manokwari sampai 2023 ini.(Amos)

Lihat Juga:

Warga Binaan Lapas Bangko Lulus Pelatihan Bersertifikat Pangkas Rambut dan Tambal Ban, Bekal Kemandirian Usai Bebas