SELUMA, Beritamerdekaonline.com – Pemilihan BPD tanpa adanya rekomendasi, hal ini di anggap membangkan oleh PLT Kadis PMD, Jum’at 11/09/2020.
Sebelumnya, simpang siur kabar mengenai pemilihan BPD yang ada di Kabupaten Seluma menjadi per bincangan serius diantara para kandidat yang akan mencalonkan diri sebagai calon anggota BPD desanya masing-masing.
Bahkan, sudah ada yang melakukan pemilihan dan ada juga yang belum melakukan pemilihan BPD di desa mereka masing-masing.

Menanggapi permasalahan itu, Plt Dinas PMD angkat bicara. Menurut Plt kepala Dinas PMD Drs Agus Jun Fadilah, saat ditemui beritamerdekaonline.com, mengatakan, permaslahah pemilihan BPD di kabupaten Seluma, saat ini belum bisa di okomodir atau belum dapat rekomendasi dari pemerintah daerah. Pasalnya, kabupaten Seluma belum lama ini masuk zona merah dan pada saat masih di zona orange.
Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokoler kesehatan. “Yang kita takutkan adanya klasterisasi baru di masyarakat, ini yang bahaya,” ucapnya.
Mengenai kekosongan jabatan BPD, lanjut Agus, Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma sudah merekomendasikan para anggota BPD yang masa kerjanya habis bulan Agustus, untuk di perpanjang, hal itu sudah mereka lakukan dan sudah di tandatangani oleh bupati Seluma H Bundra jaya SH MH.
“Sudah di tanda tangani Bupati, tinggal diambil saja, sedangkan di kabupaten Seluma ini, ada 20 desa yang BPD nya habis di bulan Agustus dan di perpanjang sampai Desember,” terang Agus.
Dikatakan Agus, bagi panitia pemilihan BPD di desa yang tetap melaksanakan pemilihan tanpa rekomendasi dari pemerintah daerah atau PMD, pemerintah Kabupaten Seluma tidak akan meng akomodir atau tidak ada rekomendasi.
“Kita tidak akan menerima hasil pemilihan tersebut, dan tidak akan bertanggung jawab apabila di kemudian hari ada permasalahan menyangkut, pemilihan BPD desa tersebut,” tuturnya.
“Sebelumnya kami sudah ingatkan dan apabila masih di laksanakan, berati mereka sudah membangkan,” tutup plt kadis PMD Drs Agus Jun Fadilah.
Senada dengan itu, Camat Sukaraja, Drs Ramlan Efendi MM, mengatakan, sebagai Camat Sukaraja dirinya belum memberikan izin untuk kegiatan pelaksanaan pemilihan BPD di desa desa se kecamatan Sukaraja.
“Apabila ada desa berani melaksanakannya, ya tanggung sendiri akibatnya. Karena tanpa rekomendasi berarti mereka membangkang, tidak ikut peraturan pemerintah daerah,” ujar Camat Sukaraja. (Suripno).
Penulis : Suripno
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan