Padang Panjang (Sumbar), Berita Merdeka Online — Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menyoroti kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Panjang terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di ruang sidang DPRD Kota Padang Panjang, Rabu malam (24/12/2025).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Imbral, S.E., didampingi Wakil Ketua DPRD Nurafni Fitri. Dari total 20 anggota DPRD, sebanyak 15 orang hadir dalam rapat. Turut hadir Wali Kota Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Allex Saputra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para camat dan lurah se-Kota Padang Panjang, kepala OPD, serta undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Wali Kota Hendri Arnis menegaskan pentingnya sinergi dan keseriusan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan program pembangunan. Ia menilai masih terdapat kelemahan koordinasi dan kurangnya komitmen dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
“Padang Panjang ini ada wali kota dan ada DPRD. Kalau kita diskusikan bersama-sama dengan serius, saya yakin jalannya lurus. Namun yang terjadi, kita belum sepenuhnya serius,” ujar Hendri Arnis di hadapan peserta rapat.
Wali Kota juga menyinggung persoalan penerapan sistem satu arah (one way) yang berkaitan dengan ketertiban lalu lintas. Ia menyoroti peran Dinas Perhubungan yang dinilai belum optimal, karena masih ada petugas yang baru bergerak setelah mendapat perintah langsung.
“Mengatur lalu lintas itu tidak gampang. Apa wali kota harus turun langsung mengatur lalu lintas? Ini menjadi contoh bahwa kita harus bekerja bersama-sama dan saling mendukung,” tegasnya.
Selain itu, Hendri Arnis menanggapi wacana peninjauan ulang terhadap Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda). Ia meminta agar evaluasi dilakukan secara objektif dan berbasis data, khususnya terkait capaian Dekranasda dalam mendukung UMKM.
“Lihat dulu datanya sebelum memutuskan. Berapa kontrak yang sudah dibuat untuk UMKM kita, baik di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional. Saya punya data lengkapnya,” ungkapnya.
Menurut Wali Kota, pemerintah daerah berkomitmen mendorong UMKM Padang Panjang agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga global. Ia juga menyoroti masih rendahnya tingkat penggunaan dan pembelian produk UMKM lokal oleh masyarakat setempat.
“Kita ingin UMKM Padang Panjang bangkit dan percaya diri. Untuk membawa nama daerah, kita harus bertarung di pusat, bukan hanya di kota kecil ini. Kita harus berpikir lebih besar,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menekankan pentingnya kedisiplinan ASN dan tenaga harian lepas (THL). Dengan jumlah sekitar 2.000 ASN dan 1.123 THL, ia meminta seluruh jajaran bekerja secara maksimal dan tidak sekadar hadir untuk kepentingan absensi.
“Kami minta bekerja secara all out. Jangan hanya check in dan check out. Kalau ada yang seperti itu, beri sanksi. Ini perlu penegasan,” katanya.
Tak hanya itu, Hendri Arnis juga menyampaikan evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya PDAM. Ia mengakui masih adanya sejumlah persoalan internal yang perlu dibenahi demi menciptakan tata kelola yang bersih dan profesional.
“Di PDAM terlalu banyak permasalahan, mulai dari koperasi hingga bon-bon yang tidak jelas. Alhamdulillah, pemilihan direktur kemarin sudah dilakukan tanpa rekayasa,” pungkasnya.
Rapat paripurna pengesahan APBD 2026 tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Padang Panjang.
(Charles Nasution – Berita Merdeka Online)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan