Sumsel, Beritamerdekaonline.com – Tanda tanya seputar legalitas hukum Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Wartawan Online (IWO) Sumsel di bawah kepemimpinan Efran kini telah terjawab.

Para kolega dan mitra media di Sumsel tidak perlu lagi meragukan legalitas hukum kepengurusan Efran sebagai Ketua PW IWO Sumsel periode 2023-2028.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Thabrani, SH, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) IWO Sumsel, saat penandatanganan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) antara IWO Sumsel dan LBH IWO Sumsel di Kantor LBH Nusantara Palembang, pada Jumat (2 Februari 2024).

Thabrani menjelaskan bahwa keabsahan dan legalitas Pengurus IWO Sumsel di bawah kepemimpinan Efran didasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Wartawan Online Nomor AHU-0001476.AHA.01.08 Tahun 2023 Tanggal 24 Oktober 2023.

Selain itu, terdapat juga Release Pemberitahuan Penetapan (Surat Tercatat) dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur Nomor W10.US5/12790/hk.02/XII/2023. Dalam surat tercatat tersebut, dinyatakan bahwa perkara nomor 405/Pdt/G/2023/PN.JktTim telah dicabut.

Thabrani menegaskan bahwa dengan dicabutnya gugatan PP IWO sebelumnya yang mengklaim dirinya yang sah di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada 24 Oktober 2023, maka secara hukum hanya PP IWO di bawah kepemimpinan Dwi Cheristianto, SH, M. Si dan PW IWO Sumsel di bawah kepemimpinan Efran yang sah.

Bila kemudian hari terdapat Pengurus IWO di Sumsel atau Pengurus Daerah (PD) IWO di kabupaten dan kota yang tidak didasari rekomendasi PW IWO Sumsel di bawah kepemimpinan Efran, maka hal tersebut dianggap ilegal dan dapat dipidanakan.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) Sumsel, Suwito Winoto, SH, MH. Menurutnya, keputusan hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) merupakan payung hukum yang sah bagi sebuah organisasi atau lembaga di Indonesia.

Suwito menegaskan bahwa dengan keluarnya AHU, semua organisasi termasuk PP IWO dan PW IWO Sumsel secara hukum sudah sah dan legal. IWO Sumsel berhak untuk melakukan kegiatan apapun sesuai visi dan misi organisasi yang tertera dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Ia juga menekankan bahwa bagi anggota media atau rekan wartawan yang tergabung dalam IWO Sumsel di bawah kepemimpinan Efran, tidak perlu meragukan keabsahan dan legalitas hukumnya. Semuanya sudah jelas secara hukum.

Ketua PW IWO Sumsel, Efran, menambahkan bahwa dengan penjelasan ini, tidak ada IWO Sumsel lain selain yang dipimpin olehnya. Bila di masa mendatang ditemukan oknum wartawan yang menggunakan nama IWO Sumsel tanpa ada nama dirinya dan Imron Supriyadi sebagai sekretaris, maka pihaknya meminta segera untuk dihubungi. Begitu juga untuk IWO di kabupaten dan kota, mereka dapat langsung menghubungi pihaknya agar semuanya dapat terurai dengan jelas, mana yang merupakan IWO yang legal dan mana yang ilegal secara hukum. (IWO Sumsel)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.