Asahan, Beritamerdekaonline.com – Kasus dugaan korupsi kembali mengguncang Kabupaten Asahan. Kali ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi (LSM GEMMAKO) Kabupaten Asahan, Dodi Antoni, mengecam keras dugaan penyalahgunaan anggaran sebesar Rp 12,4 miliar pada tahun 2023. Anggaran tersebut dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Asahan di bawah pimpinan Ali Mugofar S.Sos., M.AP., yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Dodi Antoni, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp 12,4 miliar yang digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan dan sosial di Kabupaten Asahan terindikasi diselewengkan. Beberapa program yang menjadi sorotan utama adalah kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur’an Nasional (MTQ) yang menghabiskan anggaran lebih dari Rp 1,9 miliar, kegiatan Ramadhan Pemkab Asahan sebesar Rp 1,2 miliar, dan peningkatan iman dan taqwa yang menyedot lebih dari Rp 1,8 miliar. “Jumlah yang begitu besar sangat tidak masuk akal dan menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran tersebut,” ujar Dodi.

Tak hanya itu, Dodi juga menyoroti anggaran yang dihabiskan untuk kegiatan operasional Tahfidz Masjid Agung Kisaran sebesar Rp 1,7 miliar dan kegiatan Rumah Mengaji sebesar Rp 537 juta. Menurutnya, jumlah tersebut sangat fantastis untuk kegiatan-kegiatan semacam itu. “Anggaran yang sedemikian besar digunakan untuk kegiatan yang sebenarnya bisa dilaksanakan dengan biaya jauh lebih rendah. Ini menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dana yang serius,” tambahnya.

Berdasarkan laporan yang diterima dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Asahan, berikut adalah rincian anggaran yang menjadi perhatian publik:

1. Fasilitas Pengelolaan Bina Mental: Rp 8,24 miliar.

  • Musabaqoh Tilawatil Qur’an Nasional: Rp 1,93 miliar.
  • Kegiatan Ramadhan Pemkab Asahan: Rp 1,26 miliar.
  • Manasik Haji: Rp 773 juta.
  • Peningkatan Iman dan Taqwa: Rp 1,8 miliar.
  • Operasional Tahfidz Masjid Agung Kisaran: Rp 1,72 miliar.
  • Kegiatan Rumah Mengaji: Rp 537 juta.

2. Evaluasi Kesejahteraan Sosial: Rp 237 juta.

  • HUT Republik Indonesia: Rp 237 juta.

3. Evaluasi Kesejahteraan Masyarakat: Rp 1,1 miliar.

  • Festival Seni Nasyid Nasional: Rp 933 juta.
  • Peringatan Maulid Nabi: Rp 36 juta.
  • Peringatan Isra Mi’raj: Rp 36 juta.
  • Peringatan Tahun Baru Islam: Rp 98 juta.

4. Hibah dan Bantuan Sosial: Rp 2,8 miliar.

  • LPTQ Kabupaten Asahan: Rp 1,5 miliar.
  • LASQI Kabupaten Asahan: Rp 250 juta.
  • Hibah Kepada Masjid/Mushola: Rp 1,1 miliar.

Dengan total anggaran mencapai Rp 12,45 miliar, berbagai pihak mulai mempertanyakan efisiensi serta tujuan dari penggunaan dana yang terkesan tidak transparan dan cenderung boros.

Dalam pernyataannya, Dodi Antoni mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan investigasi terhadap Ali Mugofar. Ia menduga bahwa Ali Mugofar telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan memperkaya diri sendiri melalui pengelolaan anggaran tersebut. “Kami mendesak APH untuk segera memeriksa Ali Mugofar terkait dugaan korupsi ini. Jika tidak ada tindakan nyata, kami akan menggelar aksi unjuk rasa damai untuk menuntut keadilan,” tegas Dodi.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa uang rakyat tidak boleh disalahgunakan oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab. “Uang negara adalah uang rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Jika terbukti ada unsur korupsi, maka sanksi tegas harus diberikan kepada siapapun yang terlibat,” tambahnya.

Saat dikonfirmasi oleh media, Basuki, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Asahan yang saat ini menjabat, menyatakan bahwa anggaran sebesar Rp 12,4 miliar memang benar adanya. Namun, ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran tersebut dilakukan sebelum dirinya menjabat. “Saya tidak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait rincian penggunaan anggaran tersebut karena yang bertanggung jawab adalah Ali Mugofar, yang sekarang sudah pindah tugas ke dinas lain,” ujar Basuki.

Basuki juga mengakui bahwa laporan tersebut sudah pernah menjadi bahan pemeriksaan oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, hasil pemeriksaan tersebut belum diumumkan secara terbuka kepada publik.

Di sisi lain, Ali Mugofar yang saat ini sudah pindah dinas ke instansi lain, belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Upaya konfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp tidak direspon oleh Ali Mugofar, sehingga menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. “Kami sudah mencoba menghubungi beliau, tetapi tidak ada tanggapan. Ini tentu menambah spekulasi bahwa ada yang disembunyikan,” ungkap Dodi. (TIM)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.