Barito Utara, Berita Merdeka Online – Sebuah SPBU milik Perusda di Barito Utara, Kalimantan Tengah, disorot tajam oleh DPRD karena diduga kuat melayani pelangsir—pelaku ilegal pembelian BBM dalam jumlah besar. Alih-alih menjadi solusi distribusi energi rakyat, SPBU milik Perusda Batara Membangun justru terkesan menjadi ladang keuntungan bagi segelintir oknum.
Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, H. Tajeri, tak lagi bisa menahan kritik. Ia menyebut SPBU di Jalan Pendreh, Kelurahan Lanjas, telah melanggar komitmen yang sebelumnya disepakati dalam RDP bersama DPRD. Salah satu kesepakatan utama adalah: SPBU dilarang keras melayani pelangsir.
“Sudah jelas aturannya, tapi masih ada oknum mucil yang bandel cari makan di situ. Ini pelecehan terhadap komitmen daerah,” tegas Tajeri, Minggu (2/6/2025), dengan nada tajam.
Politikus Gerindra ini bahkan menyarankan agar manajemen SPBU segera dibongkar total. Menurutnya, terlalu banyak kejanggalan dalam operasional SPBU Perusda, mulai dari pelayanan yang longgar, hingga laporan keuangan yang ditutup-tutupi.
“Modal dari APBD itu bukan untuk main-main. Kalau manajer tak bisa kerja bersih, ganti saja. Masih banyak orang Barito Utara yang siap kerja jujur,” sembur Tajeri.
Ia menegaskan, Perusda dibentuk untuk menyeimbangkan harga dan menjamin distribusi BBM, tapi kenyataannya tak jelas arah dan hasilnya. Tajeri juga menyoroti ketidakterbukaan pihak manajemen soal laba SPBU. Hingga hari ini, tak ada laporan resmi yang masuk ke DPRD.
“Apakah untung atau buntung? Tak jelas. Padahal ini duit rakyat, bukan uang nenek moyang mereka. Transparansi wajib hukumnya,” tegasnya.
Ia juga menyinggung PDAM yang bernasib serupa—minim laporan, sarat masalah, dan tidak jelas siapa yang diuntungkan. Tajeri khawatir, tanpa tindakan tegas, Perusda hanya akan menjadi ‘kandang basah’ bagi oknum birokrat haus keuntungan.
Sementara itu, Asianor Alihazeki, pimpinan SPBU Perusda, menghilang bak ditelan bumi. Hingga berita ini diterbitkan, tak satu pun pernyataan keluar darinya, meski isu semakin memanas.
Situasi ini menjadi cermin buruk pengelolaan BUMD yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Jika dugaan pelangsiran ini benar adanya, maka tak hanya manajemen yang harus disapu bersih, tapi juga sistem pengawasan yang mandul.
Barito Utara butuh kejujuran, bukan SPBU yang jadi sapi perah segelintir orang. (Carly)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan