Padang Lawas, Berita Merdeka Online – Dugaan korupsi dana miliaran rupiah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas kembali memicu aksi protes. Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Padang Lawas (GPM-PALAS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas, Jumat (18/7/2025).

Aksi ini menjadi rangkaian lanjutan dari aksi sebelumnya yang menyoroti lemahnya penanganan penegakan hukum oleh Kejari terkait berbagai proyek di Disdikbud Padang Lawas. Kali ini, massa GPM-PALAS memfokuskan tuntutan pada proyek pembangunan pagar Sekolah Dasar di 24 sekolah dengan nilai anggaran mencapai Rp 4,8 miliar pada tahun 2024, pembangunan ruang kelas baru senilai Rp 4,035 miliar, serta kegiatan rehabilitasi ruang kelas yang dinilai penuh indikasi penyelewengan.

Lihat Juga:
Bupati Kutai Barat Frederick Edwin bersama masyarakat menyaksikan pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Prancis dalam acara nobar di rumah jabatan bupati.
Bupati Kutai Barat Gelar Nobar Semifinal Piala Dunia 2026, Spanyol Kalahkan Prancis 2-0 dan Melaju ke Final

 

Dalam orasinya, Fandi Andika Hasibuan selaku Koordinator Lapangan, menilai mutu bangunan yang dihasilkan jauh dari kata layak dan tidak sepadan dengan besarnya anggaran yang dihabiskan. Hal ini menurutnya membuka ruang praktik mark-up dan potensi korupsi yang terstruktur.

“Ini aksi kedua kami untuk menegaskan bahwa GPM-PALAS tidak akan diam melihat rakyat dirugikan. Kejaksaan Negeri Padang Lawas kami anggap gagal total menegakkan hukum. Mereka seolah buta, tuli, dan bisu melihat uang rakyat dirampok,” tegas Fandi di depan para pengunjuk rasa.

Lihat Juga:
Ketua DPC PBB Tolitoli H. Amran H. Yahya menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di Kilometer 1 Kelurahan Sidoarjo, Kabupaten Tolitoli.
DPC PBB Tolitoli Salurkan Bantuan dan Dana Tunai untuk Korban Kebakaran di Kelurahan Sidoarjo

Dalam aksinya, massa membawa sederet tuntutan keras. Mereka mendesak Kejari Padang Lawas segera memanggil dan memeriksa mantan Plt. Kepala Disdikbud Padang Lawas serta pihak-pihak rekanan, termasuk direktur CV yang terlibat dalam proyek tersebut. Selain itu, GPM-PALAS juga meminta Kepala Kejaksaan Negeri Sibuhuan mundur karena dinilai tidak mampu menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang berlarut-larut.

Tak hanya itu, GPM-PALAS juga mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mencopot Kepala Kejari Padang Lawas. Mereka mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Utara segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran Disdikbud Padang Lawas.

Panaekan Hasibuan, penanggung jawab aksi, menegaskan pihaknya akan terus mengawal kasus ini dan siap membongkar dugaan praktik korupsi lainnya di Padang Lawas yang selama ini diduga mandek tanpa kejelasan. Termasuk dugaan kongkalikong antara oknum pejabat daerah dengan aparat penegak hukum.

Lihat Juga:
Satpol PP Kab Blitar Perkuat Deteksi Dini Peredaran Rokok Ilegal Lewat Bimtek Bersama Bea Cukai

“Kami juga akan menyoroti dugaan penyelewengan dana Bimtek Kepala Desa se-Kabupaten Padang Lawas yang bertahun-tahun tak pernah ditindak. Jika aspirasi kami terus diabaikan, gelombang aksi lebih besar akan kami lakukan,” pungkas Panaekan.

Aksi demonstrasi diakhiri dengan kekecewaan lantaran Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas tak hadir untuk menanggapi aspirasi langsung. Massa pun memilih meninggalkan lokasi usai orasi, menolak mendengar penjelasan Kasi Intel yang dinilai hanya normatif dan tanpa solusi. (Bonardon)

Views 40

Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.