Pangkalpinang, Beritamerdekaonline.com – Suhu politik dan sosial di Bangka Belitung diperkirakan memanas pada Senin, 6 Oktober 2025. Pasalnya, Aliansi Pemuda Pangkalpinang menyatakan siap menurunkan massa dalam aksi besar-besaran mendukung gerakan rakyat penambang yang akan digelar di kantor pusat PT Timah Tbk, Pangkalpinang.
Pernyataan resmi ini disampaikan langsung oleh Ketua Aliansi Pemuda Pangkalpinang, Salman Ahda Ferdian, dalam rilis pers pada Jumat (4/10/2025) malam pukul 21.00 WIB.
Menurut Salman, pihaknya akan mengerahkan massa untuk bergabung dengan elemen rakyat penambang yang berasal dari berbagai wilayah, mulai dari Pangkalpinang, Bangka Selatan, Bangka Induk, Bangka Tengah, hingga Bangka Barat.
“Kami siap mendukung penuh suara rakyat penambang. Ini adalah bentuk solidaritas moral pemuda dalam mengawal aspirasi masyarakat Bangka Belitung,” ujar Salman tegas.
Aliansi Pemuda Pangkalpinang mendesak Pemerintah bersama PT Timah Tbk untuk segera menindaklanjuti aspirasi rakyat penambang. Menurut mereka, keberlangsungan hidup ribuan keluarga di Bangka Belitung bergantung pada industri timah.
“Kami minta jangan ada lagi tarik ulur. Aspirasi ini harus segera direspons. Jika dibiarkan berlarut-larut, gejolak sosial akan semakin meluas karena ini menyangkut perut rakyat,” tegas Salman.
Meski menyiapkan dukungan besar, Aliansi Pemuda Pangkalpinang menekankan bahwa aksi 6 Oktober harus berjalan damai. Salman mengimbau seluruh peserta demonstrasi untuk tidak terprovokasi.
“Kita ingin Babel tetap kondusif. Aksi ini harus jadi wadah menyampaikan aspirasi rakyat, bukan ajang bentrokan,” tambahnya.
Aksi Aliansi Tambang Rakyat Bersatu bersama ribuan penambang akan berlangsung Senin, 6 Oktober 2025 di kantor PT Timah Tbk, Pangkalpinang. Ribuan massa diperkirakan memenuhi lokasi, menjadikannya salah satu aksi terbesar dalam sejarah perlawanan rakyat penambang di Bangka Belitung.
Timah merupakan komoditas utama di Bangka Belitung. Ribuan masyarakat menggantungkan hidupnya dari aktivitas penambangan. Ketidakjelasan kebijakan dan pengelolaan PT Timah Tbk dinilai memicu keresahan. Aspirasi rakyat penambang yang lama tidak direspons dikhawatirkan menjadi pemicu konflik sosial berkepanjangan.
Jika aksi ini berjalan sesuai rencana, pemerintah dan PT Timah Tbk dipaksa mengambil sikap cepat. Keterlambatan merespons tuntutan massa dikhawatirkan akan memperburuk situasi sosial dan ekonomi masyarakat Bangka Belitung.
Simak berita-berita terbaru seputar isu tambang di kanal Berita Merdeka Online. Untuk memahami lebih jauh tentang tata kelola pertambangan nasional, pembaca dapat merujuk ke laman resmi Kementerian ESDM RI
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan