Pangkalpinang, Berita Merdeka Online – Suhu politik Pilkada ulang di Kota Pangkalpinang makin memanas. Aliansi Pemuda Pangkalpinang secara terbuka menuding Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, sebagai biang keruh suasana politik lokal.
Pernyataan kontroversial sang gubernur yang menyerang pribadi salah satu bakal calon wali kota dinilai tidak hanya melanggar etika jabatan, tapi juga memprovokasi konflik horizontal. Ketua Aliansi Pemuda Pangkalpinang, Salman Ahda Ferdian, mengecam keras sikap Hidayat Arsani.
“Alih-alih bersikap sebagai pemimpin yang netral, Gubernur malah tampil bak provokator. Membongkar aib pribadi calon itu bukan kapasitasnya, dan justru memunculkan kegaduhan politik. Jangan sok suci, Gubernur juga punya rekam jejak yang tidak bersih,” tegas Salman dalam siaran pers, Jumat (30/05/2025).
Menurut Salman, pernyataan Hidayat tak hanya mencederai demokrasi, tapi juga memperlihatkan indikasi keberpihakan terhadap salah satu calon. Ia menilai sang gubernur tengah memainkan “kode politik” untuk memenangkan jagoannya di Pilkada ulang.
“Kalau sudah ikut campur dan menyerang salah satu kandidat, itu jelas bentuk intervensi. Gubernur telah melewati batas sebagai kepala daerah. Ini bukan lagi sekadar komentar, tapi bentuk penggiringan opini,” lanjutnya.
Aliansi Pemuda menilai Hidayat Arsani telah mencoreng netralitas birokrasi dan menciptakan atmosfer politik yang tidak sehat. Jika dibiarkan, tindakan ini berpotensi menimbulkan instabilitas menjelang pemungutan suara ulang.
Sebagai bentuk protes, Salman bersama aliansinya tengah menyusun surat resmi yang akan dikirim langsung ke Presiden RI, Prabowo Subianto. Isinya: desakan agar Presiden menegur keras Hidayat Arsani dan mengingatkan posisinya sebagai pejabat negara, bukan pemain politik partisan.
“Kami akan ajukan laporan resmi ke Presiden. Gubernur Hidayat harus diberi peringatan keras. Netralitas itu harga mati. Kalau tak bisa bersikap adil, lebih baik diam,” tegasnya.
Aliansi Pemuda Pangkalpinang berkomitmen menjaga marwah demokrasi di daerah. Mereka menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk menolak segala bentuk intervensi politik oleh pejabat publik, khususnya menjelang Pilkada ulang. (S4F)
Tinggalkan Balasan