Asahan, BeritaMerdekaOnline.com — Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Kesejahteraan Rakyat (GAMPKER) kembali menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, Senin (10/11/2025). Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari protes sebelumnya yang menyoroti dugaan kurangnya transparansi penggunaan anggaran publik di instansi tersebut.
Koordinator aksi, Andri S.P, menjelaskan bahwa kedatangan mereka kali ini untuk mencari klarifikasi langsung dari Kepala Dinas Kesehatan Asahan, dr. Hari Sapna. Namun, menurutnya, hingga aksi kedua ini digelar, pihaknya belum juga mendapat jawaban resmi.
“Pada hari ini kami datang ke Dinas Kesehatan untuk menuntut keterbukaan publik. Sebelumnya kami sudah menyampaikan aspirasi, tapi tidak ada tanggapan dari Kepala Dinas. Hari ini pun sama—beliau dan sekretaris disebut sedang cuti. Kami merasa aneh, kok bisa cuti bersamaan,” ujar Andri kepada awak media di lokasi.
Lebih lanjut, Andri menilai alasan tersebut terkesan klasik dan mencerminkan kurangnya niat baik dari pihak dinas untuk mewujudkan transparansi publik. “Kami khawatir Dinas Kesehatan menganggap anggaran di instansinya adalah milik pribadi. Padahal, itu uang rakyat yang wajib dijelaskan penggunaannya,” tegasnya.
Dalam orasinya, GAMPKER menyampaikan sejumlah temuan dan pertanyaan terkait beberapa kegiatan pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan. Di antaranya:
Pengadaan komputer untuk sistem informasi kesehatan senilai Rp 3,096 miliar.
Pengadaan suplemen penurunan stunting senilai Rp 3,117 miliar.
Penyediaan bahan medis habis pakai (BMHP) berupa larutan kimia HVP DNA untuk deteksi dini kanker serviks dengan nilai Rp 1,803 miliar.
“Anggaran sebesar itu harus jelas peruntukannya. Kami ingin tahu bagaimana proses dan pelaksanaannya,” ujar Andri.
Ia juga menyoroti belanja swakelola terkait iuran jaminan kesehatan untuk peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) kelas 3, dengan total anggaran mencapai Rp 32 miliar lebih. Namun, menurut Andri, masyarakat sering kali ditolak saat mendaftar dengan alasan kuota penuh.
“Padahal dananya besar. Kami ingin tahu, siapa saja penerimanya dan bagaimana mekanismenya. Jangan sampai ada kepentingan tertentu di balik program ini,” tambahnya.
Andri menegaskan bahwa GAMPKER akan terus melakukan aksi hingga Dinas Kesehatan bersedia memberikan penjelasan resmi kepada publik. “Kami akan terus datang dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Transparansi bukan permintaan, tapi kewajiban,” tutupnya.
Aksi damai ini berlangsung tertib di bawah pengawasan aparat keamanan setempat. Meski tanpa kehadiran Kepala Dinas, massa aksi berjanji akan melanjutkan perjuangan mereka hingga aspirasi ditanggapi secara terbuka. (Dodi Antoni)
Tinggalkan Balasan