Asahan, BeritaMerdekaOnline.com — Suasana di Kabupaten Asahan memanas setelah puluhan aktivis dari LSM GAMPKER (Gerakan Masyarakat Peduli Kesejahteraan Rakyat) menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor Bupati Asahan, Senin (3/11/2025). Aksi ini menuntut Bupati Asahan segera mencopot Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) dr. Hari Sapna, yang diduga terlibat penyimpangan anggaran dan menutup akses informasi publik.
Koordinator aksi, Andri S.P, dalam orasinya menyebut dr. Hari Sapna sebagai sosok yang “menghisap” dana publik tanpa transparansi. “Kami menilai Kadinkes dr. Hari Sapna ibarat ‘drakula’ penghisap APBD dan APBN. Banyak anggaran besar dikelola tanpa keterbukaan kepada masyarakat,” tegas Andri di hadapan massa dan awak media.
Menurutnya, pihaknya sudah melayangkan surat permohonan informasi publik dengan nomor 0136/SP-IP/DPP-GAMPKER/X/25, namun tidak pernah ditanggapi oleh Kadinkes. Hal ini dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap hak publik atas keterbukaan informasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Dalam tuntutannya, LSM GAMPKER juga menyoroti sejumlah program pengadaan Dinas Kesehatan yang dinilai janggal. Salah satunya, pengadaan komputer senilai Rp3,09 miliar untuk E-Puskesmas dan Pustu, serta pengadaan suplemen penurunan stunting senilai Rp3,11 miliar.
“Kami mempertanyakan transparansi dan realisasi dua kegiatan besar ini. Jangan sampai ada permainan anggaran di dalamnya,” ujar Andri.
Namun, ketika para demonstran tiba di Kantor Dinas Kesehatan, dr. Hari Sapna tak kunjung muncul. Hanya seorang pegawai bernama Sukirno yang keluar menemui massa. Melihat hal itu, Andri menegaskan bahwa yang mereka butuhkan adalah klarifikasi langsung dari pengguna anggaran, bukan bawahan.
“Kami datang untuk bertemu Kadinkes, bukan staf!” tegasnya dengan nada tinggi.
Tidak puas dengan respon tersebut, massa kemudian bergerak ke Kantor Bupati Asahan. Di sana, mereka disambut oleh Wakil Bupati Rianto. Namun, jawaban yang diberikan dianggap hanya janji klise.
“Nanti akan kami tindak lanjuti,” ujar Rianto singkat.
Andri menolak jawaban itu. Ia bahkan meminta Wakil Bupati menelpon langsung Kadinkes agar hadir menemui massa. Permintaan itu tak diindahkan. Wakil Bupati kemudian meninggalkan lokasi tanpa penjelasan lebih lanjut.
“Kami kecewa! Seolah pejabat publik takut dengan bawahannya. Ada apa sebenarnya antara Wakil Bupati dan Kadinkes?” kata Andri geram. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mendirikan tenda aksi permanen di depan Kantor Bupati sebagai bentuk protes dan menunggu respons hukum dari aparat penegak hukum, termasuk KPK jika diperlukan.
“Kami berharap aparat hukum turun ke Asahan untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan anggaran kesehatan. Ini bukan soal politik, tapi soal keadilan dan kesejahteraan rakyat,” tutup Andri. (DA)
Tinggalkan Balasan