Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu, Syafriandi, S.E., S.T., M.Si., menegaskan bahwa Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Desa Pasar Seluma bukanlah proyek terbengkalai. Ia menyebutkan bahwa pembangunan pelabuhan tersebut masih berada dalam tahapan perencanaan yang berkesinambungan, namun harus tertunda akibat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Syafriandi menjelaskan bahwa seharusnya pada tahun anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025 terdapat lanjutan pembangunan untuk PPN Pasar Seluma. Namun, karena terjadi penyesuaian kebijakan anggaran nasional, kucuran dana DAK tidak diberikan sehingga proses pembangunan memasuki masa jeda.
“Pelabuhan Perikanan Nusantara di Desa Pasar Seluma bukan terbengkalai, tetapi memang masih ada tahapan pembangunan. Harusnya ada pembangunan lanjutan melalui DAK 2025, namun karena ada efisiensi dari pusat, dana tersebut tidak dikucurkan,” ujar Syafriandi, usai menghadiri rapat paripurna di kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (24/11/2025).
Hingga saat ini, pihaknya belum memperoleh informasi terkait kemungkinan alokasi DAK pada tahun mendatang.
Meski pembangunan PPN belum berlanjut, DKP Provinsi Bengkulu tetap melaksanakan program strategis lainnya di bidang kemaritiman. Salah satu yang tengah berjalan adalah program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), yang saat ini sudah direalisasikan di Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur. Program tersebut menitikberatkan pada pembangunan sarana, peningkatan kapasitas nelayan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Syafriandi mengungkapkan bahwa lanjutan program KNMP untuk wilayah pulau tertinggal juga akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni pada akhir November atau awal Desember 2025. Program tersebut akan menyasar wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko sebagai bagian dari pemerataan pembangunan sektor kelautan.
Untuk tahun 2026, DKP Bengkulu telah mengusulkan empat daerah tambahan yang diharapkan disetujui pemerintah pusat sebagai lokasi pembangunan lanjutan KNMP.
“Ada empat yang insya Allah disetujui, semuanya dari pemerintah pusat baik anggaran maupun pejabat pembuat komitmen,” ungkapnya.
Empat daerah tersebut mencakup Kabupaten Bengkulu Selatan, lanjutan pembangunan di Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), serta Kabupaten Mukomuko. Masing-masing wilayah diperkirakan memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp25 miliar, sehingga total anggaran untuk KNMP pada 2026 mencapai Rp100 miliar.
Syafriandi juga menyampaikan bahwa tahun ini program KNMP di Provinsi Bengkulu telah memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp75 miliar, ditambah satu paket tambahan khusus untuk Kabupaten Mukomuko. Meski demikian, total anggaran yang terealisasi pada tahun 2025 tetap berada di angka Rp75 miliar sesuai rencana awal.
Dengan serangkaian program tersebut, Syafriandi optimistis pembangunan sektor kelautan dan perikanan Bengkulu akan terus bergerak maju, meski beberapa proyek harus menyesuaikan dinamika anggaran nasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen mengawal percepatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat ekonomi pesisir.
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan