Parit Tiga, Bangka Barat | Berita Merdeka Online –– Rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada 30 Desember 2025 menuai sorotan dari tokoh masyarakat. Ali Hartono, tokoh masyarakat Bangka Barat, menilai aksi yang dipimpin Batara, warga Toboali, sarat dengan kepentingan pribadi dan berpotensi memecah persatuan masyarakat.

Ali Hartono secara terbuka mengimbau masyarakat Bangka Belitung agar tidak mudah terprovokasi dan menahan diri untuk tidak ikut dalam aksi tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah di tengah situasi ekonomi dan sosial yang membutuhkan ketenangan.

“Saya bersama sejumlah tokoh masyarakat mengajak seluruh warga Bangka Belitung, khususnya Bangka Barat, untuk tidak mengikuti aksi demo pada 30 Desember di Kantor Gubernur. Jangan mau diadu domba demi kepentingan pribadi dan segelintir pihak,” ujar Ali Hartono, Minggu (28/12/2025).

Ali Hartono tokoh masyarakat Bangka Barat memberikan imbauan terkait rencana demo di Bangka Belitung
Foto Ist. Ali Hartono, tokoh masyarakat Bangka Barat, saat menyampaikan imbauan kepada warga agar tidak terprovokasi rencana demo di Kantor Gubernur Babel.

Ali Hartono yang dikenal pernah menjadi koordinator aksi di Kantor PT Timah Tbk pada 6 Oktober lalu menilai, rencana aksi tersebut tidak lagi murni memperjuangkan kepentingan masyarakat penambang. Menurutnya, demo itu dibungkus dengan isu penambangan rakyat, namun sarat agenda pribadi yang dapat merugikan kepentingan bersama.

Batara dan kelompoknya disebut mengklaim aksi dilakukan untuk menagih janji Gubernur Bangka Belitung terkait penertiban penambangan ilegal. Namun Ali Hartono menegaskan, penertiban Penambangan Tanpa Izin (PETI) merupakan agenda rutin tahunan Kepolisian Republik Indonesia.

“Razia PETI adalah program nasional Polri dan sudah disosialisasikan jauh hari. Jika masih ada yang melakukan penambangan ilegal saat operasi berlangsung, tentu akan ada tindakan hukum. Ini bukan kebijakan mendadak,” jelasnya.

Ia mengajak masyarakat untuk berpikir jernih, kritis, dan tidak terpancing isu yang berpotensi memperkeruh suasana. Menurutnya, setiap aksi penyampaian pendapat di muka umum harus dilandasi niat tulus, bukan kepentingan politik maupun pribadi.

Meski demikian, Ali Hartono menegaskan dirinya tidak menutup mata terhadap kondisi ekonomi masyarakat penambang. Ia menyatakan siap mendukung aksi unjuk rasa apabila penertiban PETI dilakukan terlalu lama hingga berdampak serius pada perekonomian warga.

“Jika razia PETI diperpanjang hingga satu atau dua bulan dan benar-benar mengganggu ekonomi masyarakat, saya mendukung unjuk rasa. Tapi harus murni demi kepentingan rakyat, tanpa kepentingan politik atau pribadi,” tegasnya.

Ali Hartono menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak menjaga persatuan, keamanan, dan stabilitas Bangka Belitung demi kepentingan bersama. (S4F)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.