SEMARANG, Berita Merdeka Online – Ratusan anggota Perkumpulan Pabrik Rokok dan Petani Tembakau Indonesia (P2RPTI) dari berbagai daerah berkumpul di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Selasa (30/12/2025), dalam gelaran Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang juga dirangkaikan dengan pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) P2RPTI.
Kegiatan ini disebut menjadi titik penting dalam menguatkan konsolidasi organisasi sekaligus memastikan agenda perjuangan bagi petani dan pelaku industri tembakau terus berjalan.
Mukernas ini turut menyita perhatian para pemangku kebijakan. Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah, Kepala Disperindag Jateng yang mewakili Gubernur Jawa Tengah, unsur Mabes Polri, Polda Jawa Tengah, Kodam IV/Diponegoro, Kodim 0733/KS, Wakil Bupati Sukoharjo, serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kehadiran mereka menunjukkan bahwa isu tembakau bukan sekadar wacana ekonomi daerah, namun berkelindan dengan kebijakan fiskal nasional, keberlanjutan industri, serta kesejahteraan sosial.
Ketua Umum DPP P2RPTI, Dr. H. Suratno Syukron, M.Pd., dalam sambutannya menjelaskan Mukernas bukanlah rutinitas organisasi, melainkan wadah pengambilan keputusan tertinggi untuk memperkuat arah gerak P2RPTI.
Ia menegaskan bahwa organisasi ini hadir sebagai ruang perjuangan rakyat, terutama dalam memastikan kebijakan publik berjalan adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Momentumnya ada di sini. Mukernas menjadi tempat kita meneguhkan komitmen, menyatukan pandangan, dan menetapkan langkah agar organisasi tidak hanya menjadi simbol, melainkan instrumen perjuangan yang membuahkan hasil bagi petani, buruh, dan ekosistem tembakau secara menyeluruh,” ujarnya.

Tahun ini, P2RPTI mengusung tema besar: “Optimalisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Kesejahteraan Rakyat dalam Menyukseskan Ketahanan Pangan.”
Tema tersebut dianggap relevan dengan dinamika nasional, terutama karena DBHCHT sering dipandang hanya sebagai kompensasi fiskal bagi daerah.
Menurut Suratno, diperlukan perubahan paradigma agar DBHCHT mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi rakyat jika dikelola secara terarah, transparan, dan menyentuh langsung kebutuhan publik.
“Ketahanan pangan tidak mungkin tercapai jika kita tidak meletakkan kesejahteraan petani sebagai fondasi. Kebijakan yang tepat sasaran, alokasi anggaran yang adil, dan dukungan terhadap sektor hulu dan hilir harus menjadi prioritas bersama,” lanjutnya.
Melalui forum ini, peserta Mukernas diharapkan menghasilkan rumusan program kerja yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga implementatif.
Di antara agenda yang didorong adalah penguatan produksi tembakau dari desa, peningkatan kapasitas petani, pendampingan SDM industri, serta penciptaan ekosistem ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan, terutama bagi wilayah yang menggantungkan pendapatan pada tanaman tembakau.
Menutup sambutannya, Suratno mengajak seluruh peserta berdiskusi terbuka, objektif, dan berorientasi pada masa depan.
“Perbedaan pandangan bukan ancaman, melainkan kekuatan organisasi. Yang penting, pijakan kita tetap sama: memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan kedaulatan bangsa,” tegasnya.
Mukernas P2RPTI tahun 2025 menjadi momentum strategis bagi organisasi ini untuk mengokohkan posisi sebagai mitra pemerintah, terutama dalam mengawal kebijakan DBHCHT dan mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional yang inklusif dan berkeadilan.
Editor: Mualim
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan