JAKARTA, Beritamerdekaonline.com — Indonesia mulai mengurangi pasokan gas bumi untuk ekspor ke Singapura sebesar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD) pada Sabtu (24/10/2026). Pengurangan tersebut berasal dari pasokan gas Natuna sebesar 15 BBTUD dan Sumatera sebesar 16 BBTUD.
Kebijakan ini berkaitan dengan upaya pemerintah memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, terutama untuk mendukung aktivitas industri nasional. Kepastian pasokan gas menjadi salah satu faktor penting bagi sektor manufaktur yang membutuhkan energi dalam jumlah besar untuk menjalankan proses produksi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri yang membidangi Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, sebelumnya menyampaikan kemungkinan tidak memperpanjang kontrak ekspor gas dengan negara tetangga apabila kebutuhan domestik masih memerlukan tambahan pasokan.
Dalam keterangannya setelah rapat kabinet pada Rabu (21/10/2026), Bahlil menegaskan bahwa pemerintah perlu mengutamakan pemenuhan kebutuhan energi nasional sebelum melanjutkan ekspor.
“Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga. Karena kan harus survival, harus memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri,” ujar Bahlil.
Pernyataan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional di tengah tekanan global. Pemerintah berupaya memastikan sumber daya energi dapat dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan ekonomi dan industri Indonesia.
Bahlil menyatakan pemerintah akan mengevaluasi kontrak jual beli gas dengan negara lain, khususnya apabila hubungan kerja sama dinilai tidak berjalan secara kooperatif dan saling menghormati.
“Saya akan melakukan evaluasi kontrak dengan negara-negara lain yang tidak kooperatif, yang tidak saling menghargai antara hubungan sesama negara. Ya, saya akan melakukan evaluasi,” kata Bahlil.
Meski demikian, pemerintah belum merinci kriteria negara yang dinilai tidak kooperatif maupun daftar kontrak yang berpotensi dievaluasi.
Bahlil juga menegaskan bahwa Indonesia tetap terbuka menjalin kerja sama energi dengan negara yang menghormati hubungan bilateral dan prinsip kesetaraan.
Menurut dia, hubungan kerja sama harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Pemerintah tidak hanya mempertimbangkan kepentingan ekspor, tetapi juga kebutuhan energi nasional dan hubungan antarnegara.
Kebijakan pengurangan ekspor tersebut menjadi perhatian karena gas bumi merupakan komoditas strategis yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik, industri manufaktur, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut positif rencana pemerintah mengutamakan kebutuhan gas domestik. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, menilai kebijakan tersebut dapat menjadi peluang bagi industri dalam negeri yang selama ini menghadapi kendala pasokan.
Menurut Saleh, gas bumi merupakan salah satu sumber energi utama bagi sejumlah sektor industri. Karena itu, ketersediaan pasokan dengan harga yang kompetitif diperlukan untuk meningkatkan produksi, memperkuat daya saing, dan mendorong penciptaan lapangan kerja.
“Sebagaimana kita ketahui saat ini industri dalam negeri pengguna gas justru kesulitan mendapatkan pasokan gas, jadi langkah opsi menyetop ekspor gas ke negara tetangga adalah langkah yang sangat tepat, berarti pemerintah telah berpaling mengutamakan kebutuhan dalam negeri,” ujar Saleh.
Kadin berharap kebijakan tersebut diikuti langkah konkret untuk memastikan industri domestik memperoleh pasokan sesuai kebutuhan.
Namun, dampaknya terhadap peningkatan produksi dan investasi akan bergantung pada kepastian volume gas, harga, serta kesiapan infrastruktur yang menghubungkan sumber pasokan dengan kawasan industri.
Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) juga menyambut baik rencana pemerintah memprioritaskan kebutuhan gas dalam negeri.
Ketua Umum ASAKI, Edy Suyanto, menyatakan kepastian pasokan gas dengan harga kompetitif sangat penting bagi industri keramik. Sektor ini membutuhkan gas untuk proses pembakaran bersuhu tinggi dalam kegiatan produksi.
“Inilah kebijakan yang telah lama kami tunggu dan harapkan sebagai industri penerima HGBT [harga gas bumi tertentu]. Industri keramik akan kembali bergairah dan siap melanjutkan tahapan ekspansinya,” kata Edy.
Bagi industri keramik, ketersediaan gas yang stabil dapat membantu menjaga tingkat pemanfaatan kapasitas pabrik sekaligus mendukung rencana ekspansi.
Meski demikian, manfaat kebijakan tersebut tetap bergantung pada realisasi alokasi gas dan mekanisme distribusi kepada konsumen industri. Kepastian harga juga menjadi faktor penting agar tambahan pasokan benar-benar dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Di sisi lain, rencana pengurangan ekspor gas membutuhkan kesiapan konsumen domestik dan infrastruktur penyaluran. Gas bumi memiliki karakteristik berbeda dari minyak karena pemanfaatannya bergantung pada fasilitas pengolahan, penyimpanan, dan distribusi yang sesuai.
Praktisi minyak dan gas bumi, Hadi Ismoyo, mengingatkan bahwa pengurangan ekspor tidak akan memberikan hasil optimal apabila industri dalam negeri belum siap menyerap pasokan yang dialihkan.
“Percuma ketika ekspor ditutup, tetapi offtaker domestik tidak siap,” ujarnya.
Menurut Hadi, pemerintah perlu memastikan tersedianya pembeli domestik atau offtaker yang mampu menyerap gas sesuai volume, waktu penyaluran, dan harga yang disepakati.
Tanpa kesiapan tersebut, gas yang dialihkan dari pasar ekspor berisiko tidak termanfaatkan secara optimal. Karena itu, kebijakan pengurangan ekspor perlu disertai perencanaan kebutuhan industri dan kepastian penyerapan.
Hadi juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur gas secara terintegrasi. Infrastruktur yang dibutuhkan mencakup terminal regasifikasi, fasilitas floating storage and regasification unit (FSRU), serta jaringan pipa transmisi dan distribusi.
Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan skema penyaluran melalui virtual pipeline untuk menjangkau konsumen yang belum terhubung dengan jaringan pipa konvensional, sepanjang sesuai dengan kebutuhan teknis dan keekonomian proyek.
Hadi menilai pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan agenda hilirisasi gas. Menurut dia, proyek infrastruktur membutuhkan perencanaan dan waktu pelaksanaan yang tidak singkat.
Ia memperkirakan tahapan engineering, procurement, construction, and installation (EPCI) dapat memerlukan waktu sekitar tiga tahun, bergantung pada skala proyek dan kondisi pelaksanaannya.
Karena itu, pemerintah perlu merencanakan pembangunan secara paralel dengan kebijakan pengalihan pasokan agar kebutuhan industri dapat dipenuhi secara bertahap.
Hadi juga menilai pemanfaatan gas untuk menggantikan bahan bakar minyak dan LPG berpotensi memberikan manfaat ekonomi apabila didukung program konversi yang konsisten, infrastruktur memadai, dan perhitungan keekonomian yang jelas.
Ia menyebut penghematan subsidi LPG berpotensi signifikan apabila program konversi mampu mengurangi kebutuhan subsidi. Namun, besaran penghematan tetap perlu dibuktikan melalui kajian dan perhitungan berdasarkan realisasi program.
Pengurangan ekspor gas ke Singapura sebesar 31 BBTUD membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan prioritas pemenuhan kebutuhan energi nasional. Kebijakan tersebut juga mendapat dukungan dari pelaku industri yang membutuhkan pasokan gas stabil dan kompetitif.
Namun, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari berkurangnya volume ekspor. Pemerintah perlu memastikan gas yang dialihkan dapat diserap konsumen domestik, disalurkan melalui infrastruktur yang memadai, serta memberikan manfaat ekonomi yang terukur.
Kepastian kontrak, harga, kesiapan industri, dan pembangunan jaringan distribusi akan menentukan seberapa besar kebijakan tersebut mampu memperkuat sektor manufaktur dan ketahanan energi Indonesia.
Dengan perencanaan yang terintegrasi, pengelolaan gas bumi diharapkan tidak hanya menjaga ketersediaan energi, tetapi juga mendorong nilai tambah industri, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.***
Editor: Korwil Jabodetabek Kantor Bekasi
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan