Wako Ramlan Targetkan Bukittinggi Jadi Kota Informatif Terbaik pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2026

Wali Kota Bukittinggi, H.M. Ramlan Nurmatias, SH, menargetkan Bukittinggi meraih predikat Kota Informatif Terbaik.

BUKITTINGGI, Berita Merdeka Online.Com – Pemerintah Kota Bukittinggi memasang target tinggi pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Wali Kota Bukittinggi, H.M. Ramlan Nurmatias, SH, menargetkan Bukittinggi meraih predikat Kota Informatif Terbaik.

Target itu disampaikan saat Wali Kota Bukittinggi menerima kunjungan tim Komisi Informasi Sumatera Barat di Balai Kota Bukittinggi, Kamis (5/11/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penilaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah di Sumatera Barat telah menjalankan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

Lihat Juga:

Wako Ramlan Sosialisasikan Manajemen Talenta ASN: Karier Pegawai Bukittinggi Kini Dinilai dari Potensi dan Kinerja, Bukan Lagi Sekadar Senioritas

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Ramlan Nurmatias menjelaskan, Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik. Pembenahan dilakukan melalui penguatan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta peningkatan akses pelayanan informasi bagi masyarakat.

Menurut Ramlan, keterbukaan informasi bukan sekadar untuk meraih penghargaan. Keterbukaan informasi adalah bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat untuk tahu, sekaligus cara pemerintah membangun kepercayaan publik.

“Pemerintah yang terbuka akan melahirkan masyarakat yang percaya. Kalau masyarakat percaya, pembangunan akan berjalan lebih mudah,” ujar Ramlan dalam pertemuan tersebut.

Lihat Juga:

Dari Lapangan Upacara, Wako Yota Balad Ajarkan Anak Pariaman Cara Selamat dari Gempa dan Tsunami

Selama pelayanan informasi publik Kota Bukittinggi, tercatat sebanyak 17 permohonan informasi yang masuk pada tahun 2026. Dari jumlah tersebut, *7 permohonan telah dilayani, sementara 10 permohonan ditolak karena tidak disertai penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan kegunaan informasi yang diminta.

Meski ada penolakan, satu catatan penting yang patut diapresiasi: sepanjang tahun 2026, tidak terdapat sengketa informasi publik di Kota Bukittinggi. Artinya, tidak ada satu pun permohonan yang berujung pada sengketa ke Komisi Informasi.

Capaian nol sengketa ini menunjukkan bahwa pelayanan PPID di Kota Bukittinggi berjalan dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku, dan mampu memberikan penjelasan yang dapat diterima oleh pemohon informasi.

Lihat Juga:

Marathon di DPRD Pariaman! Dua Rapat Paripurna Sehari, Fraksi Kritik RAPBD 2027, Wawako Mulyadi Langsung Jawab

Untuk mendukung pelayanan tersebut, Pemko Bukittinggi telah menyiapkan Pusat Layanan Informasi Publik. Di tempat inilah, petugas PPID melayani masyarakat yang datang langsung, maupun yang mengajukan permohonan secara tertulis dan online.

Di Pusat Layanan Informasi Publik itu, terdapat maklumat pelayanan informasi yang menjadi komitmen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Komitmen tersebut antara lain memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Bagi Wali Kota Ramlan, predikat Informatif Terbaik bukan hanya sekadar piala. Predikat itu adalah bukti bahwa Bukittinggi sebagai Kota Perjuangan juga menjadi kota yang modern, transparan, dan melayani.

Kini, Bukittinggi tinggal menunggu hasil penilaian dari Komisi Informasi Sumatera Barat. Jika seluruh upaya ini berbuah manis, Bukittinggi akan kembali mengharumkan nama Sumatera Barat di tingkat nasional sebagai Kota Informatif Terbaik.

(KN).