BLITAR, Beritamerdekaonline.com — Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Blitar merampungkan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis yang berkaitan dengan penguatan pendapatan daerah dan penataan kelembagaan pemerintahan.

Dalam pembahasannya, Pansus II menempatkan kemandirian fiskal sebagai salah satu perhatian utama. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) didorong melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi digital, serta perbaikan tata kelola pemungutan tanpa menambah beban masyarakat secara berlebihan.

Dua Ranperda yang diselesaikan pembahasannya yakni perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Laporan hasil pembahasan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (20/11/2026) malam. Rapat dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar, Hj. Susi Narulita Kumala Dewi, dan dihadiri Wakil Bupati Blitar H. Beky Herdihansah, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD, serta tamu undangan.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar saat penyampaian laporan Pansus II mengenai pembahasan dua Ranperda pajak daerah dan penataan perangkat daerah.

 

Ketua Pansus II, Suwito, melalui juru bicaranya, Ismail Namsa, S.H., menjelaskan bahwa pembahasan kedua Ranperda telah melalui serangkaian tahapan bersama pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait.

Proses tersebut mencakup rapat kerja, konsultasi, pendalaman materi, harmonisasi, hingga penyempurnaan rancangan bersama Kementerian Dalam Negeri.

Dalam pembahasan perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pansus II menekankan bahwa peningkatan PAD seharusnya lebih mengutamakan penggalian potensi pendapatan yang belum tergarap secara maksimal.

Langkah yang direkomendasikan meliputi pemutakhiran basis data wajib pajak, digitalisasi sistem pemungutan, peningkatan kepatuhan pembayaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi.

Pendekatan tersebut dinilai lebih tepat dibandingkan hanya mengandalkan kenaikan tarif untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Pansus II juga mengingatkan agar kebijakan tarif mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro.

Perhatian khusus turut diberikan terhadap penyesuaian tarif pelayanan kesehatan. Menurut arah rekomendasi pembahasan, setiap penyesuaian biaya pelayanan harus disertai peningkatan mutu layanan agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan yang layak.

Selain persoalan tarif, Pansus II mendorong keterbukaan dalam proses perizinan, optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah, serta penguatan pengawasan untuk mencegah potensi kebocoran penerimaan.

Dengan langkah tersebut, pengelolaan pajak dan retribusi diharapkan semakin tertib, transparan, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap keuangan daerah.

Pada Ranperda kedua, yakni perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pansus II memberikan perhatian terhadap efektivitas struktur organisasi pemerintahan.

Salah satu poin yang didukung adalah penggabungan fungsi perencanaan pembangunan, penelitian, dan inovasi dalam satu kelembagaan, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Tipe A.

Pilihan tersebut dinilai relevan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan tenaga sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang riset dan inovasi.

Dengan mengintegrasikan sejumlah fungsi dalam satu organisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menghindari pembentukan kelembagaan baru yang berpotensi menambah kebutuhan anggaran dan personel.

Meski demikian, Pansus II menegaskan bahwa efisiensi organisasi tidak boleh mengurangi kualitas pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah.

Pemerintah Kabupaten Blitar juga didorong menyiapkan aturan pelaksana, meningkatkan kompetensi aparatur, serta memastikan proses pengalihan pegawai dan aset berlangsung tertib sesuai ketentuan.

Rampungnya pembahasan kedua Ranperda tersebut diharapkan menjadi langkah penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan Kabupaten Blitar.

Dari sisi pendapatan, regulasi pajak dan retribusi diharapkan mampu memperkuat kemampuan fiskal daerah melalui pengelolaan potensi yang lebih optimal dan bertanggung jawab.

Sementara dari sisi kelembagaan, penataan perangkat daerah diharapkan menciptakan organisasi pemerintahan yang lebih efektif, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan.

Pansus II berharap hasil pembahasan tersebut dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kebijakan, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, penguatan PAD dan efisiensi birokrasi diharapkan berjalan beriringan tanpa mengabaikan kemampuan ekonomi masyarakat maupun kebutuhan pelayanan publik di Kabupaten Blitar. (Marlin/Adv)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.