BLITAR, Beritamerdekaonline.com — Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kabupaten Blitar menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Penataran Artha Sejahtera Kabupaten Blitar.

Dalam rancangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar merencanakan penambahan penyertaan modal sebesar Rp951 juta pada Tahun Anggaran 2027. Jika terealisasi, total penyertaan modal pemerintah daerah kepada BPR Penataran akan mencapai sekitar Rp8,41 miliar dari modal dasar Rp10 miliar.

Laporan hasil pembahasan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (20/11/2026) malam. Rapat dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar, Hj. Susi Narulita Kumala Dewi, serta dihadiri Wakil Bupati Blitar H. Beky Herdihansah, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, anggota DPRD, dan undangan lainnya.

Ketua Pansus III, Nasa Barcelona Marhaenis, menjelaskan bahwa penyusunan Raperda tersebut diperlukan untuk menyesuaikan dasar hukum penyertaan modal daerah dengan perubahan bentuk badan hukum BPR Penataran menjadi perusahaan perseroan daerah.

Pansus III DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan laporan pembahasan Raperda penyertaan modal daerah kepada BPR Penataran Artha Sejahtera dalam rapat paripurna.

Selama proses pembahasan, Pansus III bersama pemerintah daerah melakukan sejumlah penyempurnaan substansi regulasi. Perhatian diarahkan pada mekanisme pengelolaan modal, kewajiban pembagian dividen kepada daerah, serta penguatan pengawasan terhadap Direksi dan Komisaris.

Berdasarkan materi pembahasan, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Blitar kepada BPR Penataran saat ini tercatat sebesar Rp7,46 miliar.

Rencana penambahan modal Rp951 juta pada 2027 akan meningkatkan total investasi daerah menjadi sekitar Rp8,41 miliar atau setara 84,1 persen dari modal dasar perusahaan sebesar Rp10 miliar.

Salah satu poin penting yang diatur dalam Raperda tersebut adalah kewajiban perusahaan untuk memberikan dividen kepada Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai pemegang saham daerah.

Penerimaan dividen ditargetkan mulai berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2027, dengan proyeksi berkisar Rp450 juta hingga Rp550 juta.

Dengan ketentuan tersebut, penyertaan modal pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memperkuat kemampuan operasional perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat finansial bagi keuangan daerah.

Pansus III juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Bupati selaku wakil pemegang saham daerah diwajibkan melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi dan Komisaris paling sedikit satu kali dalam setahun.

Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengelolaan perusahaan, termasuk keberlanjutan kepengurusan dan pencapaian target kinerja.

Selain memperhatikan kontribusi terhadap PAD, Pansus III mengingatkan agar penambahan penyertaan modal memberikan manfaat langsung bagi perekonomian masyarakat.

BPR Penataran diharapkan semakin memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pedagang pasar, petani, serta alumni pelatihan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja.

Perluasan akses permodalan tersebut dinilai penting untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat, meningkatkan produktivitas, dan membuka peluang ekonomi baru.

Dengan demikian, keberadaan BPR Penataran tidak hanya berorientasi pada penguatan bisnis perusahaan, tetapi juga diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam proses penyelesaiannya, pembahasan Raperda telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari rapat kerja, konsultasi, harmonisasi hingga finalisasi bersama pihak terkait.

Hasil penyempurnaan membuat struktur rancangan regulasi berubah dari sebelumnya enam bab dan 11 pasal menjadi tujuh bab dan 15 pasal.

Perubahan tersebut dilakukan untuk memperjelas ketentuan penyertaan modal, mekanisme pengelolaan perusahaan, pembagian dividen, serta sistem pengawasan terhadap kinerja manajemen.

Berdasarkan laporan hasil pembahasan, seluruh anggota Pansus III menyatakan persetujuan terhadap Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar.

Pansus III berharap regulasi yang dihasilkan dapat memperkuat struktur permodalan BPR Penataran Artha Sejahtera, meningkatkan profesionalisme pengelolaan perusahaan, serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.

Di sisi lain, keberadaan regulasi tersebut juga diharapkan memperluas akses pembiayaan masyarakat dan memperkuat peran BPR dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar.

Dengan penguatan modal yang disertai pengawasan dan pengelolaan profesional, investasi daerah diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi pemerintah maupun masyarakat. (Marlin/Adv)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.