Jakarta, Berita Merdeka Online — Aksi damai yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Senin (8/12/2025), akhirnya membuahkan hasil konkret. Pemerintah memastikan akan mengevaluasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 dan mencairkan Dana Desa tahap II paling lambat 19 Desember 2025.
Aksi damai bertajuk “Suara Desa untuk Keadilan Fiskal” yang diinisiasi APDESI berhasil membuka jalur komunikasi langsung antara perwakilan kepala desa dan pemerintah pusat.
Pertemuan dihadiri oleh ribuan kepala desa dari berbagai provinsi serta perwakilan pemerintah pusat, termasuk Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Republik Indonesia. Aksi berlangsung pada Senin, 8 Desember 2025, mulai pukul 11.30 hingga 14.00 WIB.
Agenda utama aksi terpusat di kawasan Monas, Jakarta Pusat, dilanjutkan dengan audiensi resmi di Kantor Wamensesneg. Aspirasi disuarakan karena PMK 81/2025 dinilai memberatkan desa dan memperlambat pencairan Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan.
Dengan pendekatan damai, tertib, dan argumentatif, APDESI menyampaikan tuntutan agar pemerintah segera mencabut PMK tersebut dan mempercepat pencairan Dana Desa.
Salah satu perwakilan APDESI Kabupaten Rejang Lebong mengatakan, “Alhamdulillah, hasil pertemuan berjalan baik. Pemerintah memastikan PMK 81/2025 dibatalkan dan Dana Desa akan cair sebelum 19 Desember.”
Wamensesneg RI dalam pernyataannya juga menegaskan pemerintah memahami kegelisahan desa atas keterlambatan dana dan berkomitmen mempercepat pencairan.
Namun, proses administrasi pencabutan PMK 81/2025 masih menunggu tanda tangan akhir dari Presiden RI yang saat ini sedang bertugas di Aceh menangani bencana alam.
Keputusan ini menjadi harapan baru bagi pemerintah desa di seluruh Indonesia untuk menuntaskan program pembangunan sebelum tutup tahun anggaran.
Aksi damai APDESI menjadi simbol penting perjuangan kepala desa dalam memperjuangkan transparansi dan keadilan fiskal. Dengan hasil ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan desa terus terjaga demi pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri. (Sampur Buana)
Tinggalkan Balasan